Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Muhamad Rifki Fadilah

Jangan Kasih Uang Tunai ke Karyawan, Lebih Baik Voucher Belanja

JAKARTA – Rencana pemberian bansos sebesar Rp600.000 per bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapatkan banyak respon. Salah satunya Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah yang menyarankan pemerintah menggantikan uang tunai dengan voucher yang memiliki limit waktu tertentu. Hal itu lantaran sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan kucuran beragam insentif, ...

Read More »

Takut Resesi, Tambahan Gaji dari Pemerintah Belum Tentu Dongkrak Konsumsi

JAKARTA – Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah mengapresiasi Program Tambahan Gaji untuk pekerja non-PNS dan BUMN yang akan diberikan pemerintah sebesar Rp600.000. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa tambahan gaji tersebut belum tentu mendongkrak konsumsi karena akan terjadi perubahan perilaku dari masyarakat. “Saat ini masyarakat cemas dengan keadaan ekonomi ke depan, ...

Read More »

Gegar (lagi) Redenominasi Rupiah

Rencana redenominasi mata uang rupiah kembali mencuat di tengah pandemi COVID-19. Rencana itu diperkuat oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi). Usulan RUU ini juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional/Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Adapun urgensi ...

Read More »

Utang RI Menumpuk Akibat Pandemi, Rekomendasi Ini Bisa Diambil Pemerintah

JAKARTA – Guna meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya sangat besar atau tepatnya Rp1.266,85 triliun. Dampaknya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. “Semua utang tersebut berpotensi membawa Indonesia pada krisis fiskal karena ...

Read More »

Untuk hindari krisis fiskal, pemerintah harus hati-hati kelola hutang COVID-19

Untuk meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya yang sangat besar atau tepatnya Rp 1.266,85 triliun. Dampaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. Pemerintah berusaha menutup defisit itu dengan salah satunya menerbitkan ...

Read More »

Pemetaan Utang Harus Mulai Dibuat, Misalnya Dari Mana Sumber Pembayaran

Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34 persen dari produk domestik bruto atau PDB dan juga akan adanya penarikan utang pemerintah merupakan sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini. Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), M. Rifki Fadilah mengatakan mengatakan bahwa tidak hanya Indonesia yang harus memperlebar defisit dan juga menambah utang, kini ...

Read More »

Pemerintah Tumpuk Utang di Masa Pandemi, Amankah?

JAKARTA – Melebarnya defisit APBN menjadi 6,34% dari produk domestik bruto (PDB), serta akan adanya penarikan utang baru oleh pemerintah dinilai sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi di tengah situasi krisis saat ini. Tidak hanya Indonesia, kini banyak negara-negara di dunia yang juga meningkatkan utangnya untuk menyelamatkan perekonomiannya dari ancaman resesi. “Angka utang publik negara-negara di dunia akan meningkat tajam pada ...

Read More »

Kebijakan Pariwisata di Masa Pandemi Dinilai Kurang Sosialisasi

PENELITI Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Muhamad Rifki Fadilah menilai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di sektor pariwisata selama pandemi covid-19 ini masih minim. Terutama dalam proses penyampaian sosialisasinya kepada publik. Padahal dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan, menurut Rifki, sudah cukup responsif untuk memitigasi sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari kebijakan jadwal tahap-tahap pemulihan sektor pariwisata ...

Read More »

Tempat Wisata Harus Bebas dari Sentimen Negatif Covid-19

JAKARTA – The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) menyatakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) harus memperbaiki komunikasi tentang penanganan dampak Covid-19 di sektor pariwisata. Tak bisa dipungkiri, sektor pariwisata paling terdampak dari pagebluk Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hunian hotal pada bulan Maret lalu hanya 32,24 persen. Angka itu turun 20,64 persen dari bulan ...

Read More »

Ini Imbas Penurunan Sektor Pariwisata Akibat Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII) Muhamad Rifki Fadilah menilai, penurunan di sektor pariwisata membawa imbas yang tidak mudah ke sektor-sektor yang menjadi penyokong sektor pariwisata. Seperti sektor penerbangan, perhotelan, dan juga sektor makanan-minuman khususnya yang dimiliki oleh UMKM. Hasil temuan kajian ini memproyeksikan bahwa sektor penerbangan skala global tahun 2020, akan mengalami penurunan pendapatan sebesar ...

Read More »