Berdasarkan laman Sekretariat Kabinet, pada hari Senin, 13 November 2023 pukul 16.20 Waktu Setempat (WS) atau Selasa, 14 November 2023 pukul 04.20 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ditemani beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju melangsungkan pertemuan bilateral bersama Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, AS. Sesampainya di Gedung Putih, Presiden Jokowi dan Presiden Biden melakukan pertemuan terbatas di Oval Office, ruang kerja Presiden Biden.

Lalu, apa saja hasil pertemuan bilateral ini? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam CNN Indonesia (16 November 2023), mengatakan bahwa kerja sama ekonomi yang telah disepakati adalah senilai US$25,85 miliar atau lebih dari Rp400 triliun (asumsi kurs Rp15.493 per 1 US$). Angka tersebut termasuk investasi pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage (CCS) yang mencapai US$15 miliar (lebih dari ~Rp232 triliun dengan asumsi kurs yang sama) oleh ExxonMobil. Adapun potensi penyerapan karbon jauh di bawah tanah di Laut Jawa berdasarkan penilaian ExxonMobil dan Pertamina adalah kurang lebih tiga miliar metrik ton karbondioksida (U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, 13 November 2023). Status hubungan bilateral antara Indonesia-AS pun ‘naik tingkat’ dari kemitraan strategis (strategic partnership) ke kemitraan strategis komprehensif (comprehensive strategic partnership).

Merujuk kepada “FACT SHEET: President Joseph R. Biden and President Joko Widodo Announce the U.S.-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership”, beberapa inisiatif kerja sama baru lainnya yang diluncurkan berdasarkan kemitraan strategis komprehensif ini, antara lain:

1. Membangun ekosistem rantai pasok semikonduktor yang tangguh, aman, berkelanjutan. Menurut University of South Florida (2023), semikonduktor digunakan tidak hanya dalam komputer, tetapi juga pada sel surya, energi baru dan terbarukan, dan industri lainnya;
2. Menyediakan pendanaan baru sebesar US$131 juta (~Rp2 triliun) untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi UMKM melalui jaminan pinjaman kepada Bank Sampoerna, serta meningkatkan microfinance lending Amartha Nusantara Raya bagi pengusaha di desa dan pengusaha, serta bisnis yang dikelola perempuan;
3. Mitigasi perubahan iklim melalui penegasan kerja sama Just Energy Transition Partnership (JETP), energi dan mineral berkelanjutan, kemitraan manajemen sampah, dan lain-lain.

Peningkatan status hubungan bilateral Indonesia-AS menjadi kemitraan strategis komprehensif ini berpotensi memberikan dampak signifikan, baik dalam pendanaan pembangunan ekonomi maupun mitigasi perubahan iklim, yang salah satunya dapat dilakukan dengan teknologi CCS. AS sendiri sudah memberikan bantuan pembangunan, ekonomi, kesehatan, keamanan bagi Indonesia sebesar US$6,2 miliar sejak tahun 2002. Sebanyak US$172 juta nantinya akan ditambahkan untuk mendukung berbagai sektor, seperti transisi iklim dan energi bersih, penanggulangan masalah kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi (U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, 13 November 2023).

Walaupun demikian, ada beberapa catatan penting bagi Indonesia. Pertama, melihat terkait bentuk pendanaan yang diberikan. Secara umum, bantuan pendanaan yang diberikan adalah berbentuk pinjaman yang notabene akan terdapat suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman yang tinggi akan menyebabkan Indonesia susah melunasi utang karena uang yang digunakan banyak dikeluarkan untuk membayar bunga utang. Hal ini sudah terjadi di banyak negara di benua Afrika. Kementerian Keuangan dapat melakukan safeguarding terkait pendanaan utang ini agar dana yang justru dapat membangun kesejahteraan masyarakat dan memerangi krisis iklim tidak memberikan dampak sebaliknya.

Kedua, dalam mengembangkan rantai pasok semikonduktor seperti yang disebutkan pada poin 1, misalnya, diperlukan rancangan dari hulu hingga hilir yang tidak hanya berlandaskan keberlanjutan tetapi juga mengangkat asas keadilan, baik keterjangkauan, ketersediaan, aksesibilitas, dan lain-lain. Kebutuhan tenaga kerja dalam industri ini, seperti keterampilan, juga perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Jika keterampilan tenaga kerja belum memenuhi standar, Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan pelatihan dan memantau dampak pelatihan. R&D melalui dukungan peraturan dan pendanaan guna mendorong industri semikonduktor ini juga dapat diperkuat.

Mengapa industri semikonduktor penting bagi Indonesia? Karena industri ini adalah salah satu industri yang dapat mendukung ekonomi digital Indonesia yang diramalkan bernilai US$109 miliar pada tahun 2025, berdasarkan laporan “e-Conomy SEA 2023 report: Indonesia”.

Ketiga, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM nantinya juga dapat memantau dan menindaklanjuti secara berkala terkait pendanaan US$15 miliar yang akan diberikan untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan CCS. Hal ini memerlukan komunikasi kedua belah pihak yang dapat dipantau melalui Kementerian Luar Negeri. Pembangunan kilang petrokimia hijau dan CCS adalah upaya untuk mendorong dekarbonisasi dan memerangi perubahan iklim di Indonesia, serta memikat investasi lain di energi baru dan terbarukan.

Oleh karena itu, Pemerintah baik di level nasional dan subnasional juga harus dapat menjaga kepercayaan akan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam proses industrialisasinya pun, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dapat bersinergi, baik dari perencanaan, pembangunan, hingga evaluasi terkait proyek tersebut, dengan tetap mengutamakan asas keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)