The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Korupsi di tingkat pemerintahan daerah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu. Fenomena yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yakni berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Selama peluang penyalahgunaan kewenangan masih terbuka dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan praktik korupsi. Secara normatif, ...

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hadir kembali menjadi atensi publik setelah pembahasannya yang sempat mati suri sejak tahun 2019, pembahasan mengenai RUU KKS bergulir kembali pada pertengahan tahun 2026 dan hadir sebagai salah satu peraturan Prolegnas. Pemerintah bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas kembali rancangan regulasi yang bertujuan memperkuat tata kelola keamanan siber nasional ...

Sidang Paripurna 9 Juni 2026 mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), sebagai bentuk upaya supremasi sipil dan transformasi Polri menjadi lebih unggul dan profesional. Namun demikian, klausul siber dalam Polri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Polri telah memiliki Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara ...