The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi dari MK? Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik ...

The administration of public debates in the elections in 2017 is expected to provide relevant information to the voters on the visions, missions and programs of all regional head candidates. On these occasions, the voters can assess the capabilities of all candidates. However, the problem now is that the public debates have become  political dramas as parts of the campaign ...

Penyelenggaraan debat publik dalam Pilkada tahun 2017 diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilih terkait visi-misi dan program dari masing-masing kandidat pemimpin daerah. Pada kesempatan inilah pemilih dapat menilai kemampuan masing-masing kandidat. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah debat publik kini menjadi drama politik sebagai bagian dari strategi kampanye pasangan calon. Saling serang tidak lagi berkutat soal adu visi, misi, ...

The revised Law No. 11/2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE) came into effect on Monday, November 28, 2016. Although it has been revised, UU ITE is still drawing criticisms, which are mainly concerned with the articles on insults and / or defamation regulated in Article 27 Paragraph (3) UU ITE. Generally, both before and after the revision, Article ...

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hasil perubahan telah berlaku mulai Senin, 28 November 2016. Meskipun sudah dilakukan perubahan, UU ITE tampaknya masih mengundang kritik terutama berkaitan dengan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Secara umum, baik sebelum direvisi maupun setelah direvisi, Pasal 27 ayat ...

This November 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Post-411 Actions: How Does the Law Work?”. On political affairs, it talks about “The 4/11 Demonstrations in the Context of Relationship between Islam and Politics”. On economic affairs, it talks about “The Potrait of Industry under the Economic ...

Laporan utama Update Indonesia bulan November 2016 kali ini mengangkat judul “Pasca Aksi 411: Bagaimana Hukum Bekerja?”. Bidang politik membahas “Melihat Aksi 4/11 dalam hubungan Islam dan Politik”. Bidang ekonomi membahas “Potret Industri dalam Paket Kebijakan Ekonomi”. Bidang sosial membahas “Indonesia dan COP 22 Marakesh” Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di ...

This October 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Ahead of the 2017 Jakarta Election: Campaign and Political Awareness”. On law, it talks about “Waiting for Jokowi’s Legal Policy Package”. On economic affairs, it talks about “Creating Innovations in Indonesia”. On the social affairs, it will talk ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus 2016 kali ini mengangkat judul “Jelang Pilkada DKI 2017: Kampanye dan Kesadaran Politik”. Bidang hukum membahas “Menanti Paket Kebijakan Hukum Jokowi”. Bidang ekonomi membahas “Memproduksi Inovasi di Tanah Air”. Bidang sosial membahas “Kebahagiaan, Kebijakan, dan Hubungan Keduanya” Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan ...