Meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, dari waktu ke waktu, termasuk di tengah pandemi COVID-19, membuat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS semakin mendesak untuk disahkan. Bahkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan juga menggarisbawahi rentannya kasus seprti KDRT ranah personal di tahun 2019, yang mencapai 11.105 (75%) dari 14.719 kasus yang dilaporkan. Ini bukan angka yang kecil atau ...

Jakarta (30/4). Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Nopitri Wahyuni, menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja perlu dilihat kembali pada aspek ketenagakerjaan. Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dapat menjadi momen untuk menengok apakah RUU tersebut telah mengakomodasi kesejahteraan tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan, yang banyak luput dari perhatian. “Sekarang ini, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU ...

Jakarta, 30 April 2020 Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah mengatakan bahwa penerapan kebijakan dengan skema Omnibus Law akan memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi di Indonesia paskah pandemi COVID-19 ini. “Selama ini kita banyak dihantui dengan permasalahan yang ditimbulkan karena regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Oleh sebab itu, Pemerintah ...

Sejumlah upaya antisipasi penyebaran dan penanganan Corona Virus Disease tahun 2019 atau COVID-19 dilakukan berbagai negara dengan strategi yang cukup berbeda-beda. Di Indonesia, dengan memperhatikan arahan World Health Organization (WHO), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai yang diamanahkan, telah mengeluarkan dokumen kesiapsiagaan beserta simulasi penanganan lebih cepat dibanding sejumlah negara lain. Sebuah ironi, kesiapsiagaan tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia ...

Persoalan kelompok minoritas dan kelompok rentan tidak tersentuh dalam Debat Cawapres semalam (17/3). Menurut Nopitri Wahyuni, Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute,  Kedua Cawapres banyak membahas isu-isu populer tanpa merangkak sedikit pada kondisi sosial yang terjadi dan mandeg-nya pembahasan kebijakan yang mengakomodir persoalan tersebut. “Isu kelompok disabilitas, perempuan maupun komunitas Masyarakat Adat tidak menjadi bagian dari substansi debat. Padahal masih ...

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Yossa Nainggolan, menyatakan akar permasalahan intoleransi yang terjadi di Indonesia adalah aturan yang bersifat membatasi dan cenderung dikriminatif. Hal ini terungkap pada diskusi “Mempertanyakan Keberpihakan Partai Politik dalam Isu Intoleransi ”, yang diselenggarakan The Indonesia Institute, di Jakarta (25/2). “Aturan pendirian rumah ibadat yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 & 9 yang ...