Paste your Google Webmaster Tools verification code here
NOPITRI WAHYUNI – Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, Momen RUU Cipta Kerja dapat dikritisi kembali

NOPITRI WAHYUNI – Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Jakarta (30/4). Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Nopitri Wahyuni, menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja perlu dilihat kembali pada aspek ketenagakerjaan. Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dapat menjadi momen untuk menengok apakah RUU tersebut telah mengakomodasi kesejahteraan tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan, yang banyak luput dari perhatian.

“Sekarang ini, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja memang sudah tepat. Saatnya, berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga, DPR dan juga lembaga masyarakat sipil berjejaring dengan platform-platform yang ada dan memberikan masukan yang relevan terkait isu tersebut,” papar Nopitri, pada keterangan persnya, Selasa (29/4).

Nopitri menilai di satu sisi, RUU Cipta Kerja dapat memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja di Indonesia melalui berbagai peluang investasi yang dibuka. Walaupun tantangannya, kesempatan kerja tersebut apakah juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja perempuan. Mengingat saat ini ketimpangan ketenagakerjaan masih terlihat pada partisipasi kerja perempuan lebih rendah, yakni 51.88 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 82.69 persen. Ketimpangan ini menjadi catatan penting untuk memasukkan elemen gender pada sektor-sektor industri yang didorong melalui RUU Cipta Kerja.

Di sisi lain, permasalahan utama yang dikritisi pada RUU Cipta Kerja terkait tenaga kerja perempuan ialah hak-hak tenaga kerja yang memadai. Misalnya, terkait penerapan cuti haid, karena banyak perempuan belum dapat menerapkannya secara maksimal. Menurut survei oleh YouGov tahun 2016, sebanyak 52 persen dari 1000 responden perempuan mengatakan bahwa mereka mengalami nyeri saat datang bulan. Namun, hanya 27 persen dari persentase tersebut yang memberitahukan atasan. Bahkan, sepertiga dari mereka justru mengambil izin sakit.

“Permasalahan cuti masih dipenuhi dengan stigma bahwa perempuan yang mengambil cuti haid malah dianggap lemah. Kebijakan tersebut malah bukan dilihat sebagai kebijakan yang berupaya melihat kebutuhan biologis tenaga kerja perempuan. Sedangkan, hak-hak tenaga kerja untuk bekerja dengan layak lainnya pun belum tercukupi secara optimal. Dengan begitu, RUU Cipta Kerja harus jelas mengakomodasi hal tersebut dalam ketentuannya, tanpa menimbulkan potensi multiinterpretasi,” tegas Nopitri.

Belum lagi, tenaga kerja perempuan menghadapi berbagai kerentanan selama mereka bekerja, termasuk risiko pelecehan seksual di tempat kerja. Survei dari Never Okay Project tahun 2017 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen responden tenaga kerja perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. Hal ini masih sekian dari masalah kekerasan seksual pada tenaga kerja perempuan di samping ada masalah lain, seperti diskriminasi dan eksploitasi tenaga kerja yang seringkali masih dilanggengkan dengan peraturan ketenagakerjaan yang ada.

Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, sektor ketenagakerjaan pun terkena dampak yang signifikan. Banyak sektor yang banyak didominasi oleh tenaga kerja perempuan dilibas oleh krisis pandemi tersebut, seperti sektor jasa pariwisata, retail manufaktur dan industri lainnya. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat 2.8 juta pekerja yang terdampak langsung akibat COVID-19, yang mengharuskan 1.7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749.4 ribu di-PHK. Krisis ini menuntut semua pihak untuk mempertimbangkan isu ketenagakerjaan lebih awas, teliti, kritis, serta kontekstual dengan isu-isu yang timbul.

“Saat ini, DPR dan Pemerintah dapat memikirkan bagaimana proses pembahasan klaster ketenagakerjaan pada RUU Cipta Kerja yang lebih terbuka, inklusif dan partisipatif untuk mempertimbangkan kepentingan beragam pihak. Berbagai lintas Kementerian/Lembaga pun dapat memanfaatkan momentum penundaan pembahasan untuk membangun ruang diskursus bagi pelibatan masyarakat sipil, terutama kelompok-kelompok yang terdampak secara tidak proporsional dari penerapan RUU Cipta Kerja maupun goncangan isu ketenagakerjaan pada situasi krisis seperti ini, terutama mengenai perlindungan tenaga kerja,” tutup Nopitri.

Nopitri Wahyuni
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Komentar