Munculnya sosok Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin yang menjadi salah satu bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 menarik perhatian publik, termasuk para pengamat politik. Pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie menilai sosok Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma`ruf Amin dalam bursa calon wakil presiden justru akan ...

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai sosok Ma’ruf Amin cocok mendampingi Joko Widodo karena berlatar belakang organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sehingga diyakini mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi. “Saya meyakini Ma’ruf Amin dapat meningkatkan elektabilitas Jokowi karena salah satu syarat cawapres adalah memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di berbagai kalangan dan Kiai Ma’ruf memiliki itu,” kata Arfianto di ...

Jakarta- Pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai sosok Ma’ruf Amin cocok mendampingi Joko Widodo karena berlatar belakang organisasi keagamaan terbesar di Indonesia sehingga diyakini mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi. “Saya meyakini Ma’ruf Amin dapat meningkatkan elektabilitas Jokowi karena salah satu syarat cawapres adalah memiliki tingkat penerimaan yang tinggi di berbagai kalangan dan Kiai Ma’ruf memiliki itu,” kata Arfianto di ...

Hingar bingar masa kampanye politik di 171 daerah pada Pilkada 2018 telah resmi berakhir. Berbagai cerita pun telah menghiasi selama masa kampanye yang terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 lalu. Pesta demokrasi tahun ini tidak hanya membawa dampak pada ranah politik saja, namun secara lebih luas sektor ekonomi juga penting menjadi sorotan. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research ...

Tanggal 27 Juni mendatang akan segera dilaksanakan Pilkada 2018, termasuk Pilkada di tingkat provinsi. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah sampai sejauh mana janji para kandidat menyasar isu kesehatan. Kajian Kebijakan The Indonesian Institute (TII) tentang Pilkada Serentak tahun 2018 yang dilakukan sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2018, salah satu topiknya menyorot posisi isu kesehatan dalam kampanye pilkada. ...

Hasil kajian yang dilakukan lembaga The Indonesian Institute (TII) menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari kalangan swasta atau pengusaha mendominasi Pilkada serentak 2018. “Pada Pilkada 2018 kali ini, kandidat yang berlatar belakang sebagai swasta atau pengusaha mendominasi latar pekerjaan dari berbagai macam latar pekerjaan seluruh calon kepala daerah,” ujar peneliti bidang politik The Indonesian Institute Fadel Basrianto di Jakarta, Selasa. Fadel ...

Jakarta— Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Fadel Basrianto menyimpulkan, demokrasi Indonesia yang masih berbiaya tinggi menjadi sebab Pilkada kerap diisi calon-calon yang berlatar belakang pengusaha. Ini karena pengusaha memiliki modal besar untuk bertarung dalam ‘pasar bebas’ Pilkada. Fadel mengatakan hal ini usai pihaknya mendapati temuan jumlah calon kepala daerah yang berlatar belakang swasta atau pengusaha mencapai 44, 89 persen pada ...

Jakarta- Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi awak media  di Jakarta, Selasa (5/6/2018) . Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa. Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan ...

JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Dia mengatakan korupsi ...