Calon Tunggal, Bukti Kaderisasi Partai Politik Lemah

Semenjak Pilkada Serentak mulai digelar pada tahun 2015 silam, kita telah menyaksikan kompetisi antara calon tunggal melawan kotak kosong telah terjadi di beberapa daerah. Pada Pilkada Serentak tahun 2015 yang lalu, terdapat tiga calon tunggal yang berkompetisi melawan kotak kosong. Pada Pilkada 2017 yang lalu terdapat sembilan daerah yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Menurut data yang dilansir KPU per penetapan tanggal 12 Februari yang lalu, di Pilkada Serentak mendatang, terdapat 15 daerah yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Tren jumlah yang terus bertambah dalam tiga Pilkada Serentak terakhir ini menunjukkan bahwa calon tunggal telah menjadi rezim baru dalam Pilkada di Indonesia. Kehadiran calon tunggal dalam Pilkada Serentak sah-sah saja. Namun, hal ini sangat merugikan pemilih karena pemilih tidak memiliki kandidat lain untuk dipilih.

Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada di Indonesia muncul pada Pilkada Serentak putaran pertama tahun 2015 yang lalu. Munculnya calon tunggal terhitung sejak adanya putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 2015. Sebelum adanya putusan MK tersebut, tidak ada ruang bagi calon tunggal. UU No. 8 Tahun 2015 yang menjadi landasan pelaksanaan Pilkada 2015 menegaskan bahwa “KPU Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit dua pasangan calon Gubernur/Bupati/Walikota” (Pasal 52 Ayat 2).

Namun, ketika pendaftaran ulang yang dilakukan bahkan hingga sampai ketiga kalinya, menyisakan 3 daerah yang hanya diikuti oleh calon tunggal. Ketiga daerah tersebut ialah Tasikmalaya, Blitar, dan Timor Tengah Utara (TTU). Hingga pada akhirnya akademisi Effendi Gazali mengajukan uji materi ke MK yang menghambat pelaksanaan Pilkada di tiga daerah tersebut. Dengan mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Gazali dan ditetapkan dalam putusan MK 100/PUU-XIII/2015, calon tunggal telah masuk menjadi rezim baru dalam Pilkada Serentak ke depan (Kompas.com, 29/09/2015). Semenjak hadirnya putusan tersebut, keberadaan calon tunggal terus bertambah.

Cornelis Lay, Hasrul Hanif, dan Ridwan (2017) dalam studinya terkait calon tunggal dalam Pilkada Serentak menunjukkan bahwa setidaknya terdapat dua jalur munculnya calon tunggal dalam Pilkada. Jalur pertama ialah memaksimalkan berbagai macam sumber kekuatan yang mereka miliki. Adapun sumber-sumber kekuasaan yang dapat dieksploitasi ialah sumber daya kapital, pengaruh di dalam birokrasi, dan popularitas. Jalur ini yang menjelaskan munculnya calon tunggal di Kabupaten Pati pada Pilkada Serentak 2017 kemarin. Tidak adanya kandidat tandingan dikarenakan pasangan calon Haryanto-Haryanto Arifin secara kapital dan popularitas sudah begitu kuat. Atas dasar itulah, mayoritas partai yang ada di DPRD Kabupaten Pati menjatuhkan rekomendasi hanya kepada pasangan tersebut.

Jalur kedua ialah bertumpu pada mekanisme legal dengan mengeksploitasi kelemahan lawan. Hal ini seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak 2017 di Jayapura. Ada tiga pasangan calon yang mendaftar di KPUD Jayapura. Tetapi ada salah satu partai yang melakukan dukungan ganda kepada dua calon pasangan kandidat kepala daerah. Secara cepat hal itu dieksploitasi oleh salah satu pasangan untuk menyudahi pertarungan dengan pasangan lainnya.

Keharusan Melakukan Kaderisasi Kepemimpinan

Mengacu pada dua jalur munculnya calon tunggal dalam Pilkada 2017 yang lalu, penulis menilai partai politik saat ini tidak memainkan peranannya dengan baik. Pertama, partai politik tidak melakukan pengaderan kepemimpinan secara serius. Tidak adanya kandidat lain yang maju disebabkan oleh tidak adanya stok pemimpin yang dimiliki oleh partai untuk diajukan sebagai calon kepala daerah. Padahal jika melihat struktur kepartaian yang mereka miliki, mereka memilki struktur jaringan kepartaian mulai dari pucuk pimpinan daerah hingga ke ranting-ranting.

Kedua, munculnya dukungan partai secara bersama-sama kepada satu pasangan calon menunjukkan bahwa partai politik telah kehilangan identitasnya sebagai agen petarung. Partai politik seharusnya memainkan peran sebagai wadah yang memiliki ide yang siap dikontestasikan oleh kader-kadernya pada saat pemilu berlangsung. Namun, jika partai secara beramai-ramai mendukung hanya pada salah satu pasang calon, partai lebih memilih jalur pragmatis daripada mengkontestasikan gagasan yang dimilikinya. Terlebih lagi pragmatisme partai politik ini semakin menguat karena masifnya politik transaksional yang terjadi. Seperti halnya adanya biaya mahar politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat agar partai mau mengusung mereka. Seperti apa yang pernah diungkapkan oleh La Nyalla Mattalitti untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Timur, ia harus menyerahkan sejumlah uang kepada partainya (Liputan6.com, 11 Januari 2018).

Oleh karena itu, jika fenomena calon tunggal ini terus berlanjut dan tren angkanya terus meningkat, publik akan semakin dirugikan. Masyarakat tidak memiliki pilihan kandidat  lain yang dapat dipertimbangkan. Selain itu, kehadiran calon tunggal dapat berpotensi melemahkan fungsi checks and balances DPRD terhadap Kepala Daerah. Maka dari itu, ke depan partai politik harus lebih serius melakukan kaderisasi kepemimpinan di internal mereka.

 

Fadel Basrianto, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, [email protected]

Komentar