PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta sudah memastikan pemberian bantuan sosial (bansos) 2021 menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT). Penyalurannya pun dilakukan melalui Bank DKI

Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute M Rifki Fadilah mengingatkan Pemprov DKI Jakarta tentang beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dan selama pencairan BLT ini

Pertama, perlu adanya komunikasi dan publikasi yang terbuka kepada publik. Dengan begitu, masyarakat mengetahui info penyaluran bansos dan tidak terjadinya asimetris informasi.

“Selama ini publikasi dan komunikasi masih menjadi tantangan sehingga menimbulkan ‘tanda tanya’ sudah sejauh mana proses penyaluran bansos,” kata Rifki di Jakarta, kemarin.

Selanjutnya, perlu ada transparansi anggaran kepada publik. Misalnya, dana BLT ini dialokasikan berapa banyak, kemudian realisasi di lapangan seperti apa.

“Adanya sistem yang terbuka agar publik bisa memantau dan mengawasi proses penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain itu, perlu ada proses evaluasi yang dilakukan secara berkala. Rifki menyarankan evaluasi dilakukan setiap bulannya. Tujuannya mengukur efektivitas dan tepat sasaran atau tidaknya penyaluran bansos.

“Proses evaluasi pascapemberian bansos setiap bulannya untuk melihat apakah bansos sudah tepat sasaran dan sejauh apa efektivitasnya,” katanya.

Rifki juga mendorong Pemprov DKI Jakarta segera menjamin warga dalam pembuatan rekening Bank DKI karena belum semua warga Jakarta memiliki rekening Bank DKI.

“Proses sosialisasi dan juga pembuatan rekening Bank DKI kepada warga yang menerima bansos. Ini juga bagus untuk meningkatkan angka inklusi keuangan,” kata Rifki kepada Media Indonesia, Selasa (22/12).

Rifki mengingatkan, jangan sampai ada warga yang tidak mengetahui kalau skema penyaluran bansos telah berubah sehingga proses sosialisasi dan proses pembuatan rekening harus dibantu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PKS PFM) Susana Budi Susilowati mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait BLT ini. Salah satunya dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan.

Pihaknya pun mengupayakan data final penerima bisa tuntas akhir Desember ini sehingga Januari data sudah siap dan proses penyaluran bisa dilakukan.

Adapun untuk skema penyaluran BLT ini ada dua. Pertama, melalui transfer ke Bank DKI. Kedua, penyaluran melalui transfer ke PT Pos Indonesia.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah harus melakukan update dan validasi data penerima yang akurat.
“Yang belum punya rekening Bank DKI bisa transfer via PT Pos Indonesia. Jadi, transfer ke PT Pos Indonesia yang berhak mengambil dengan menunjukkan SMS dan KTP,” kata Abdul.

Untuk itu, menurut Abdul, penting sekali bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperbarui data. (Hld/J-1)

https://mediaindonesia.com/megapolitan/371059/blt-2021-wajib-transparan