The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pada hari Rabu, 25 September 2024, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D. menjadi salah satu narasumber dalam Rapat “Pengumpulan Bahan, Data, dan Keterangan (Pulbaket Meeting) Isu-Isu Aktual Wawasan Kebangsaan, Pertahanan, dan Keamanan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asisten Deputi Wawasan Kebangsaan, Pertahanan, dan Keamanan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. Adinda menyampaikan beberapa ...

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024. suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 akan tergantung dari kesiapan pihak penyelenggara. Penyelenggaraan Pilkada yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Oleh karena itu, melihat pentingnya kesiapan penyelenggara pemilu, khususnya KPU Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah, TII mengundang pihak yang relevan dan kompeten ...

Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif TII) & Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum TII mengikuti Asia Liberty Forum 2024 dengan tema “Empower” di New Delhi, India, yang diselenggarakan Centre for Civil Society India dan Atlas Network (20-21 Sept). Forum ini mempertemukan beragam jaringan pro-kebebasan dan membahas beragam topik tentang membela demokrasi, kebebasan individu dan ekonomi, serta strategi advokasi dan meningkatkan kolaborasi.

Update Indonesia edisi September 2024 mengangkat laporan utama mengenai perdebatan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 60) yang mengatur syarat usia minimal Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 70) yang memutus ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Putusan 60 dan 70 dinilai ...

Pada hari Jumat, 13 September 2024, tim The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melaksanakan pertemuan keempat mentorship dengan Basanta Adhikari, Founder dan Executive Director Bikalpa, Nepal. Dalam sesi kali ini, TII memaparkan progress kampanye yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, khususnya video, untuk advokasi kebijakan perizinan pendirian rumah ibadat di Indonesia. Basanta juga berbagi pengalaman tentang proses ...

Halo, Sobi! Apa kabar apa kabar? By the way, temen-temen pada suka travel keluar negeri dan ngurus-ngurusin visa gak? Ngomong-ngomong soal visa, tahu gak sih kalau Indonesia baru launching yang namanya Golden Visa? Hah, apa tuh Golden Visa? Kali ini, Ngobi akan bahas kebijakan Golden Visa bersama Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute) dan Felia Primaresti (Peneliti ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) berkolaborasi dengan Students for Liberty (SFL) Indonesia memperbincangkan persoalan konflik pembangunan rumah ibadat yang masih marak terjadi di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari diseminasi hasil penelitian terbaru TII yang berjudul “Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 ...

Pada hari Minggu (8/9), The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) berkolaborasi perdana dengan komunitas aktivisme orang muda Jedakata, dalam diskusi daring di Instagram yang mengupas persoalan terkait pembangunan rumah ibadat. Terdapat sejumlah tantangan dalam perizinan pembangunan rumah ibadat di Indonesia berdasarkan riset TII terkait “Evaluasi Syarat Pendirian Rumah Ibadat pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam ...

Tak disangka, tak dinyana, ternyata Ngobrol Kebijakan (Ngobi) by The Indonesian Institute sudah di episode 24 loh, guys! Di episode ini, Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum TII) dan Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi TII) bakal ngobrolin tentang IKN nih yang nanti juga bakal jadi program prioritas pemerintah Prabowo-Gibran. Penasaran kan? Ayo kunjungi Spotify Ngobi!  

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meresmikan Golden Visa, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan investasi dan izin tinggal bagi investor luar negeri dan talenta global yang ingin memberikan kontribusi di Indonesia. WNA yang berminat “golden visa” Indonesia sudah mencapai 400 orang yang disetujui dengan dana yang terhimpun sebesar Rp3 Triliun. Namun, ada potensi sejumlah masalah, seperti distorsi harga properti, krisis perumahan, ...