The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Indonesia Report 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang politik kali ini mengevaluasi kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu menjelang Pemilu 2029. Kajian berjudul “Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029” ini berfokus pada proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kajian ini menelaah berbagai persoalan dalam desain dan praktik rekrutmen, terutama terkait kepastian waktu, independensi, integritas, serta keterwakilan perempuan dan partisipasi publik.
Kajian ini menemukan lima dimensi persoalan utama dalam kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu. Pertama, ketidakpastian waktu seleksi yang berisiko menyebabkan proses rekrutmen berlangsung berdekatan atau bahkan bersamaan dengan tahapan pemilu. Kedua, desain seleksi yang belum sepenuhnya mengikuti hierarki kelembagaan, sehingga beban seleksi menumpuk pada KPU RI dan Bawaslu RI. Persoalan ini diperburuk oleh aturan teknis yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan seleksi ulang maupun sengketa etik.
Ketiga, independensi proses seleksi masih menghadapi risiko intervensi politik. Risiko tersebut tidak hanya muncul dalam uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga pada pembentukan tim seleksi, proses penilaian, dan penetapan anggota penyelenggara pemilu di daerah. Keempat, mekanisme verifikasi faktual terhadap calon dan penelusuran rekam jejak anggota tim seleksi belum berjalan optimal, sehingga berpotensi membuka ruang bagi persoalan integritas. Kelima, penerapan afirmasi keterwakilan perempuan dan pelibatan masyarakat dalam proses seleksi masih belum memadai. Rumusan kewajiban untuk “memperhatikan” keterwakilan perempuan belum mampu menjamin tercapainya komposisi yang memenuhi target, sementara ruang masukan publik masih terbatas pada tahapan tertentu.
Kajian ini menegaskan bahwa persoalan utama rekrutmen penyelenggara pemilu bukan semata-mata terletak pada keterlibatan Presiden dan DPR dalam proses seleksi. Keterlibatan kedua lembaga tersebut memiliki dasar konstitusional dan legitimasi demokratis. Namun, desain seleksi perlu dilengkapi mekanisme pengaman yang memadai, seperti keterbukaan kriteria, penilaian yang dapat diperiksa, batas waktu yang tegas, verifikasi rekam jejak, dan ruang keberatan publik agar proses rekrutmen tidak menjadi ruang negosiasi kepentingan politik.
Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan. Dalam jangka pendek, Presiden perlu segera mengumumkan tim seleksi beserta kriteria dan rekam jejak anggotanya. Tim seleksi juga perlu membuka kriteria dan skor penilaian, menerapkan wawancara secara panel, memperkuat verifikasi faktual, serta menjalankan afirmasi perempuan di setiap tahapan seleksi.
Dalam jangka menengah dan panjang, revisi UU Pemilu perlu diarahkan pada pembentukan desain seleksi yang lebih otonom, penataan ulang peran Presiden dan DPR, penerapan seleksi berjenjang dengan standar nasional, serta penyelarasan jadwal rekrutmen dengan siklus pemilu nasional dan daerah. Selain itu, penguatan norma afirmasi keterwakilan perempuan dan pelibatan masyarakat sipil menjadi bagian penting untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.
Melalui perbaikan kebijakan rekrutmen, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen, berintegritas, profesional, dan mampu menjaga kepercayaan publik. Hal ini menjadi salah satu prasyarat penting untuk memperkuat kualitas demokrasi dan memastikan Pemilu 2029 berlangsung secara demokratis.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kajian ini, silakan menghubungi penulis melalui email: arfianto.p85@gmail.com
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
