Di tengah gejolak geopolitik global dan polemik demokrasi, penegakan hukum, dan ekonomi di Indonesia, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menghadirkan kajian kebijakan tengah tahun, Policy Assessment. Di tahun 2026 ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan krusial. Di isu hukum dan politik, kami membahas tentang hambatan pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru, serta polemik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Di konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), kajian tengah tahun ini membahas tentang diskursus elite partai politik dan partai masyarakat terkait pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di bidang sosial, Policy Assessment TII mengulas tantangan akses kesehatan terkait penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi tahun ini. Sementara itu, di isu ekonomi, kami mendiskusikan kesiapan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, baik dari aspek kesiapan maupun kerentanan, serta kaitannya dengan komitmen pemerintah pusat terhadap kebijakan iklim.

Benang merah yang kerap muncul masih berkutat pada permasalahan tata kelola dalam proses kebijakan, yang belum konsisten dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, tantangan integritas dan dilema konflik kepentingan dalam formulasi dan penerapan kebijakan juga turut memengaruhi dinamika dan dampak kebijakan. Belum lagi masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Hal tersebut turut menyebabkan munculnya masalah klasik berupa kebijakan yang tidak kontekstual akibat partisipasi publik yang belum inklusif dan bermakna. Tidak heran, masih terdapat kebijakan yang bersifat top-down, rentan terhadap korupsi, tidak relevan, kurang memberdayakan, serta memiliki legitimasi yang rendah di mata publik. Permasalahan ini juga tidak terlepas dari tantangan dalam mewujudkan proses kebijakan berbasis data dan bukti, serta komunikasi publik yang belum optimal dari para pembuat kebijakan.

Di sisi lain, Policy Assessment TII juga mengangkat dan mengapresiasi beberapa perkembangan positif dalam proses kebijakan. Misalnya, upaya mengakomodasi perspektif GEDSI, meningkatnya kesadaran akan pentingnya aspek lingkungan dan keberlanjutan, serta pentingnya kepemimpinan, integritas, komitmen, dan inovasi dalam proses kebijakan. Namun demikian, hal tersebut harus diikuti oleh komitmen, konsistensi, keseriusan, serta integritas para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak berhenti pada retorika dan label konsep semata, melainkan benar-benar mengarah pada proses kebijakan yang kontekstual, relevan, inklusif, partisipatif, memberdayakan, berdampak positif, dan didukung oleh tata kelola yang baik.

Selamat membaca dan memanfaatkan kajian kebijakan ini. Mari bersama mendorong Indonesia yang lebih baik untuk semua!

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [1.49 MB]