The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober 2019. Pembicaraan mengenai kabinet baru pun kian ramai. Wacana restrukturisasi atau penataan ulang kementerian/lembaga (K/L) kembali mengemuka. Tata ulang berarti efisiensi, yaitu meninjau tugas, pokok, dan fungsi K/L. Saat ini, jumlah kementerian yang sangat banyak, yaitu 34, belum ditambah dengan berbagai kelembagaan atau badan, sehingga menghambat sinergi antar K/L karena ...

Update Indonesia edisi Oktober 2019 mengangkat laporan utama mengenai urgensi keterbukaan informasi menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tema ini sangat relevan karena pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat ...

Pasca resmi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024, Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Ma’ruf) mempunyai agenda pekerjaan rumah (PR) yang cukup besar, yakni akses dan edukasi keuangan atau disebut inklusi dan literasi keuangan di tengah bergulirnya ekonomi digital yang tumbuh dengan pesat. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi ...

Keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan jiwa tampak begitu terang. Dalam buku Social Inclusion and Mental Health (Boardman dkk., 2010), kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah diidentifikasi memiliki risiko masalah kesehatan jiwa lebih tinggi ketimbang kelompok pendapatan lainnya. Pada anak-anak, prevalensi masalah kesehatan jiwa bahkan tiga kali lipat lebih tinggi antara rumah tangga kaya dan miskin (Green dkk., 2005). Lebih jauh, orang ...

Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap memperhatikan catatan merah evaluasi kinerja DPR pada periode lalu secara menyeluruh Jakarta – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya menekankan 575 anggota parlemen yang baru saja dilantik harus memperhatikan sejumlah catatan merah evaluasi kinerja anggota legislatif periode sebelumnya. “Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap ...