Peneliti The Indonesian Institute (TII) Fadel Basrianto berharap agar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) bermasalah. Ia melihat KPU dan Kemendagri beberapa kali terkesan saling lempar tanggung jawab terkait persoalan data pemilih. “Ini ada persoalan ego sektoral antara penyelenggara dan Kemendagri yang menyediakan data. Kalau kita lihat perbincangannya seakan-akan ...

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu. “Presiden harus mendengar aspirasi penolakan publik. Saat ini tahun politik” Dia mengatakan hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan ...

Pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya tidak memaksakan dalam rangka menunjuk Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk menjadi penjabat gubernur atau sebagai pelaksana tugas (Plt). “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” kata Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1). Ia juga mengatakan, ...

Jakarta – Langkah baik bagi Menteri Dalam Negeri ialah tidak memaksakan penunjukan terhadap perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Demikian penilaian seorang Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1/2018). Sebab kata dia, hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika alasan penunjukan untuk ...

JAKARTA , Pejabat Polri jabat Plt Gubernur bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang Plt Gubernur. Selain itu Presiden harus dengar aspirasi publik. Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai ...

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1/2018). Ia menambahkan, jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan ...

Jakarta, The Indonesian Institute (TII) menilai, ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap (DPT) karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik ...