TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Vunny Wijaya menilai bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di masa darurat corona atau Covid-19 memang relevan. Golongan atau sasaran penerima manfaat yang direncanakan Pemerintah Pusat juga dinilainya sudah tepat.

“Yang terpenting juga bagaimana Pemerintah Pusat menyeleksi penerima bantuan sosial secara cepat berdasarkan data-data yang ada agar tepat sasaran. Kemudian berapa lama bantuan ini akan diberikan mengingat situasi yang sangat tidak pasti ini,” kata Vunny melalui keterangan tertulis, Senin 30 Maret 2020.

Dia juga menyarankan Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjalankan kebijakan ini. Lanjut Vunny, hal ini perlu juga memperhatikan  mekanisme pemberian atau pengelolaan bantuan agar tetap transparan dan tak disalahgunakan.

Adapun penerima manfaat bantuan sosial yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat adalah para pekerja di sektor informal seperti pedagang warung dan toko kelontong di pasar-pasar. Termasuk pedagang asongan atau kaki lima, pengemudi angkutan online serta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Vunny menjelaskan, bagi mereka yang harus berhenti bekerja atau sehari-harinya menggantungkan hidup dari berjualan di pasar atau jalan, perlu diberi perhatian khusus. Sedangkan mereka yang terkena PHK dapat diberikan insentif dan diarahkan untuk mendaftar ke Program Kartu Prakerja yang pendaftarannya dibuka bulan depan.

Tidak sampai di situ, kata Vunny, para penerima manfaat BLT harus diberikan pemahaman dan didorong untuk berkomitmen agar tetap mendukung upaya pemerintah menekan penyebaran virus corona atau Covid-19, seperti memerintahkan untuk tetap berada di rumahnya. “Dapat juga dipertimbangkan juga pemberian sanksi bagi penerima bantuan yang menolak untuk mengikuti kebijakan Pemerintah demi mencegah penyebaran Covid-19 ini,” ucapnya.

Vunny mengungkapkan, dengan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemda dan masyarakat  perlu adanya sinergi dengan cepat. Koordinasi dengan Pemda juga harus dibuat secara jelas mekanismenya sehingga kebutuhan daerah tetap terpenuhi.

“Selain itu, komitmen bersama juga dibutuhkan dan yang paling penting, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan dapat menopang kebutuhan pokok masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijo mengungkapkan pihaknya akan memberikan BLT bagi kelompok masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona atau Covid-19. Kelompok tersebut, terdiri dari pedagang warung dan toko kecil, pedagang pasar, pengemudi atau pengemudi ojek online, hingga pekerja harian yang ada di pusat perbelanjaan.

“Kami akan mendata untuk mendapatkan BLT dalam rangka untuk menjaga daya beli,” kata Susiwijono, dalam konferensi pers online bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

BLT ini hanya satu dari sejumlah stimulus ketiga yang bakal diluncurkan pemerintah. Dalam stimulus ini, pemerintah memiliki dua fokus, yaitu menjaga daya beli dan mengurangi PHK. Sementara, stimulus pertama dan kedua telah diluncurkan pada 26 Februari dan 13 Maret 2020. Keduanya baru fokus pada pariwisata dan industri manufaktur.