Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Penetapan Pilkada 9 Desember 2020, Keputusan Abnormal di Era New Normal

BorneoTimes-  Penetapan Pilkada 9 Desember 2020 tetap digelar oleh sejumlah kalangan  dinilai sebagai keputusan abnormal di era New Normal. Keputusan ini berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu hari ini Rabu (27/5/2020).

Dalam rapat RDP ini semua pihak sepakat pemungutan suara dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan berkoordinasi gugus tugas Penanganan Covid-19.

Beberapa kritik datang dari berbagai kalangan pasca penetapan pilkada 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19 diantaranya :
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Adinda  Tenriangke Muchtar mengatakan penetapan Pilkada 9 Desember 2020, terlalu terburu-buru dan belum mempertimbangkan ‘the new normal’ terkait pandemi COVID-19.

Menurutnya banyak hal harus dipikirkan, misalnya terkait tahapan pelaksanaan Pilkada, terutama metode yang akan digunakan dan di tahapan mana. Hal ini penting mengingat pandemi telah banyak mengubah cara kita berkegiatan. Faktor keselamatan dan kesehatan tetap harus jadi faktor utama.

“Kesiapan perangkat pelaksana Pilkada di daerah terkait juga harus dipastikan jauh-jauh hari, Sarana prasarana, misalnya, untuk memfasilitasi Pilkada dalam model ‘new normal’ juga perlu dipertimbangkan baik dari kesediaan, kesiapan, dan sumber daya,” jelasnya

Kritik terhadap penetapan pilkada 9 Desember juga datang dari Mantan Ketua KNPI Kaltara Alwan Saputra, menurut Alwan ini keputusan yang abnormal disaat pemerintah lagi membangun optimisme New normal.

Kita ketahui bahwa Berbagai persiapan new normal tengah dilakukan pemerintah meski sejumlah indikator mengatakan Indonesia belum layak memasuki fase tersebut, buktinya kritik terhadap upaya pemerintah melonggarkan sujumlah aturan beraktivitas normal kembali  pasca lebaran ini masih menyisakan sejumlah kritik terhadap pemerintah yang terkesan kurang berhati-hati.

Sangat disayangkan keputusan ini tidak lazim diambil ditengah kondisi yang masih serba was-was. Dimana dampak ekenomi akibat covid-19 ini belum selesai seharusnya pemerintah konsentrasi dulu melakukan recovery terhadap kondisi ekonomi masyarakat kita yang dua bulan terakhir sangat memiriskan.

Sekretaris Umum Nahdalatul Ulama  Kalimantan Utara  ini mengatakan bahwa waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak 2020 seharusnya setelah fase puncak pandemi Covid-19. Apalagi saat ini belum ada kajian resmi dari pemerintah terkait perkembangan Covid-19, meskipun beberapa daerah sudah memberlakukan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial.

“Sangat berisiko menyelenggarakan  pemilihan Pilkada jika belum melewati fase puncak. Karena kerentanan penularan akan semakin tinggi,” tandasnya.

Selain itu Alwan juga mengatakan bahwa memaksakan pilkada ditengah pandemi ini justru akan mengancam kualitas demokrasi kita. Perlu memperhitungkan efek psikologis masyarakat akibat serangan wabah Corona. Tentunya juga berpengaruh pada minat masyarakat pada kontekstasi politik.

“Acaman nyata tentu pada partisipasi pemilih akan menurun baik pada saat kampanye tatap muka sebagai upaya mengenali calon maupun ketika pemungutan suara Pilkada 2020 digelar 9 Desember 2020, karena masyarakat pasti akan berpikir menghindari kerumunan orang,” pungkas Alwan.

Sebelumnya, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dalam rapat kerja virtual, Rabu, (27/5) mengatakan bahwa Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 telah dituangkan dalam Perppu No.2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19.

Pada rapat dengar pendapat ini menegaskan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah dan DPR sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan Pilkada serentak ini sudah mendapatkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020.

DPR juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran secara rinci sebagai konsekuensi dari penerapan protokol kesehatan pada Pilkada.

Penetapan Pilkada 9 Desember 2020, Keputusan Abnormal di Era New Normal

Komentar