Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Mendesak Pemerintah untuk Terus Mencari APD

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Sapto Andika Candra, Antara

Desakan kepada pemerintah untuk segera memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, mulai membuahkan hasil. Lewat berbagai upaya pemerintah mendapatkan APD, termasuk masyarakat yang secara swadaya mencari APD untuk membantu tenaga medis berperang melawan virus coron jenis baru.

Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Nopitri Wahyuni mendesak perlunya APD bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. “Kerentanan para tenaga kesehatan selama pandemi Covid-19 sangat besar. Selain tingkat penularan virus yang tinggi, tenaga kesehatan yang menangani kasus akan terpapar partikel virus lebih banyak dibanding masyarakat umum,” kata Nopitri kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3).

Ia mengatakan di tengah kerentanan tenaga medis itu fasilitas kesehatan dan petugas kesehatan harus siap. Kematian tenaga kesehatan yang menangani pasien terinfeksi SARS-CoV-2 harus membuat pemerintah mengkaji ulang mekanisme perlindungan bagi para tenaga kesehatan.

Nopitri menambahkan bahwa kerentanan tenaga kesehatan juga terkait dengan masalah pasokan alat kelengkapan medis yang semakin berkurang seiring dengan jumlah kenaikan kasus Covid-19. Dengan jumlah positif corona yang mencapai 579 orang, dia mengatakan tantangan cadangan perlindungan keamanan tenaga kesehatan menjadi penting, seperti masker wajah N95, alkohol, sarung tangan dan lain-lain.

“Di China, hampir 3.400 tenaga kesehatan terinfeksi Covid-19 dan sebanyak 13 orang di antaranya meninggal. Di Italia pun tak kalah menyeramkan, yaitu 2.629 tenaga kesehatan positif virus dan mewakili 8,3 persen dari seluruh kasus. Permasalahannya banyak terkait dengan alat pelindung diri yang tidak memadai. Pemerintah harus antisipasi ini situasi ini sekarang,” katanya.

Selain permasalahan di atas, Nopitri mengatakan para tenaga kesehatan juga menghadapi berbagai tekanan dan jam-jam panjang yang membuat sistem kekebalan tubuh mereka menjadi rentan. Apalagi, kata dia, jika protokol bagi tenaga kesehatan belum terstandardisasi ketika mereka menghadapi situasi panjang tanpa istirahat, makan danmenggunakan toilet.

Dia mengatakan protokol kebersihan juga dibutuhkan mengingat 70 persen dari pekerja di sektor kesehatan dan sosial adalah perempuan menurut WHO.

Nopitri memberikan contoh pada kasus spesifik di China. Para tenaga kesehatan perempuan yang juga mengalami menstruasi akan menghadapi masalah dalam keamanan dan kebersihan dalam pekerjaan mereka.

Merespons hal tersebut, kata dia, kampanye Corona Sister Support di wilayah Hubei, China, telah berhasil mendistribusikan produk-produk higienis bagi para tenaga kesehatan perempuan di garis terdepan. “Permasalahan penting lain adalah kurang meratanya distribusi data dan informasi terkait dengan paparan pandemi Covid-19 dan penanganannya kepada seluruh petugas kesehatan yang terlibat. Apalagi di daerah-daerah,” kata dia.

Ia mengatakan perlindungan bagi para tenaga kesehatan dalam hal data dan informasi sangat penting dilakukan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan. “Tenaga kesehatan harus mendapatkan informasi dan panduan untuk menangani pasien, isolasi pasien sampai pembatasan dan pemindaian pengunjung di fasilitas kesehatan rujukan. Ini penting membekali mereka perlindungan selama menangani kasus,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menilai pemerintah perlu melakukan langkah nyata dalam memenuhi APD untuk para petugas medis yang berjuang menghadapi pasien Covid-19. Pemerintah tak bisa hanya sekadar berujar cukup alat, namun terjadi kekurangan di lapangan.

“Karena kondisi sangat mendesak, kebutuhan APD harus sekali pakai, jadi butuh langkah konkret dari pemerintah,” ujar Nihayatul saat dihubungi Republika.co.id, Senin (23/3).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, keluhan soal kekurangan APD ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, legisator yang kerap disapa Ninik ini mencontohkan daerah pemilihannya, Jawa Timur.

Ninik mengaku mendapat informasi bahwa Jawa Timur sebagai daerah dengan pabrik APD bakal mampu memenuhi kebutuhan APD untuk para tenaga medis. Namun, fakta yang terjadi menurut Ninim tidak demikian.

“Namun kenyataannya saya mendapatkan laporan dari Jawa timur mereka kehabisan. APD mereka menipis. Ini yang perlu dipastikan pemerintah untuk tidak ada yang menimbun APD ini,” ujar Ninik.

Bila produksi dalam negeri tidak memungkinkan untuk mencukupi, maka menurut Ninik, pemerintah harus segera mengambil dari luar Indonesia agar kepastian APD ini tersedia. Langkah ini penting, karena tim medis ini adalah garda terdepan penanganan seluruh pasien Covid-19.

“Kita harus memastikan tim medis memiliki ‘alat perang’ yang lengkap yang bisa memberikan keselamatan bagi mereka dalam menangani pasien,” ujar Ninik.

Ninik menambahkan, Komisi IX akan segera melakukan rapat daring dengan Kementerian Kesehatan membahas ketersediaan pasokan APD tenaga medis Covid-19. Ia menyebut, berapapun anggaran yang dibutuhkan, negara harus siap demi penanganan Covid-19 ini.

Komentar