Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto Nextindonesia.

DPR Ditantang Berani Kritisi Eksekutif

JAKARTA (HN) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masa bakti 2019-2024 ditantang berani mengkritisi kinerja eksekutif (pemerintah) yang keluar jalur. Tujuannya, menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, agar parlemen bisa berperan sebagai “oposisi”, mengingat mayoritas partai politik (parpol) di Senayan merupakan pendukung “gemuk” pemerintah.

Roda pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, idealnya tetap harus diawasi parlemen. Jangan sampai, konflik kepentingan terjadi dan pengawasan pun terabaikan. Karus pun mendorong parlemen membuka komunikasi dengan publik setiap kali merancang sesuatu, jangan hanya fokus dengan mimpi-mimpi menyongsong Pemilu Presiden di 2024.

“DPR harus fokus mengawasi, jangan sampai terus berkoalisi dengan pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (29/10).

Beberapa tugas yang perlu disoroti parlemen di antaranya terkait pemindahan Ibu Kota. Apa pun keputusan terkait rencana tersebut harus dibicarakan secara terbuka, termasuk soal UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana amandemen UUD 1945. Menurut Karus, semua rangkaian itu bisa saja dengan mudah ditransaksikan oleh siapa pun berdasarkan kepentingan tertentu.

“Tanggung jawab berat DPR lima tahun ini memastikan kinerja (kebijakan) pemerintah tepat sasaran. Jangan sampai sebaliknya, membiarkan hal-hal substantif terkait nasib rakyat,” ujar Karus.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memaparkan beberapa hal untuk menjadikan legislasi sebagai oposisi eksekutif, di antaranya dari sudut kebijakan (policy). Setidaknya harus ada tata tertib DPR baru yang lebih progresif untuk mereformasi parlemen agar tercipta peran komunikasi dua arah. Hal ini penting guna memahami dan memecahkan masalah yang terjadi.

“Minimal tiga anggota dari dua fraksi bisa ajukan RUU usulan awal, dikaji, dan ada kontestasinya. Jangan hanya mengandalkan kolektif kolegial, agar lebih kompeten,” kata Mardani.

Dari segi tata kelola, DPR diminta mengubah kebiasaan yang lebih memprioritaskan kunjungan kerja ketimbang pembahasan suatu RUU. Mardani menyayangkan sikap DPR yang cenderung mementingkan kunjungan kerja baik dalam negeri dan luar negeri, ketika presiden memiliki ide mereformasi regulasi. Ke depan, DPR sebaiknya fokus melakukan pembahasan terbuka, sehingga tata kelola jadi lebih baik.

“Kadang DPR sering mengadakan rapat tertutup yang terkesan bahas pembagian rampasan perang. Ke depan, ini harus transparan,” ujarnya.

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Rifqi Rachman senada mendorong DPR lima tahun ke depan berperan sebagai oposisi mengawasi kebijakan pemerintah. Tantangan lainnya adalah modal sosial mengingat para anggota muda DPR masih memiliki hubungan yang sarat dengan pihak-pihak privilege besar di kontestasi politik. Secara kuantitas mereka hanya 3,62 persen ada di parlemen.

“Ini tantangan kaum muda bagaimana mereka menjadi pengaruh sebagai pengawas terhadap jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu, optimistis partisipasi DPR muda tetap harus dibangun, guna menciptakan keyakinan. Ini harus didukung melalui proses kritik yang konstruktif dan mendorong hadirnya ekosistem sehat,” kata Rifqi.

Komentar