Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Dilema Pembelajaran Jarak Jauh dan Pembelajaran Tatap Muka

Proses pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi memang dilematis. Pelbagai pihak memperdebatkan mengenai pro dan kontra kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sejak bulan Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim telah memperbolehkan dilaksanakannya PTM, namun pelaksanaannya tergantung pada pemerintah daerah (pemda), sekolah, dan orang tua (Mendikbud dalam Dewi, 2021). Walaupun begitu, antara pemda, sekolah dan orang tua pun masih terdapat perbedaaan pendapat mengenai penerapan PTM dan PJJ.

Nisaaul Muthiah, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

Perdebatan dari pelbagai pihak juga muncul pada wacana terbaru Kemendikbud yang mewajibkan penyelenggara pendidikan yang telah menerima vaksin untuk memberi opsi PTM pada siswa. Mendikbud menargetkan lima juta pendidik dan tenaga pendidik menerima vaksin pada akhir bulan Juni 2021. Harapannya pada awal tahun ajaran baru 2021/2021, yakni bulan Juli, pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan. Beberapa daerah seperti Jawa Tengah, DIY, dan beberapa kabupaten di Jawa Timur telah mejadwalkan untuk memulai uji coba PTM (Nazzala, 2021; Ikhsan, 2021; Wibisono, 2021). Keputusan Mendikbud untuk mendorong terlaksananya PTM di bulan Juli tersebut disambut baik oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, 2021) dan pengamat pendidikan (bbc.com, 2021).

PTM penting untuk segera dilakukan karena PJJ mengakibatkan anak-anak yang tidak mampu belajar secara daring menjadi berhenti sekolah, adanya penurunan kualitas belajar, meningkatnya kekerasan pada anak dan risiko eksternal lainnya (Kemendikbud dalam Dewi, 2021). PJJ juga menyebabkan tekanan psikologis. Saat belajar dari rumah, anak-anak tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman-teman sekolah mereka. Padahal manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi langsung dengan manusia lain.

Tekanan psikologis anak saat PJJ menunjukkan salah satu dari sekian banyak keterbatasan teknologi. Interaksi melalui teknologi justru menimbulkan seseorang merasa terisolasi (Wardynski, 2019). Teknologi memang membantu terlaksananya PJJ, namun teknologi tidak dapat menggantikan kebutuhan sosial manusia untuk berinteraksi secara langsung. Interaksi tidak langsung dapat mengurangi keintiman hubungan antar manusia, mempengaruhi nilai, harapan, serta cara berpikir tentang orang lain.

Sementara, Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko dalam (bbc.com, 2021) pada akhir bulan Maret menyatakan jika PTM dilaksanakan di tengah tingkat penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang masih tinggi, maka dapat menimbulkan klaster penularan COVID-19 di sekolah. Terlebih lagi, anak-anak belum mendapat vaksin. Pun dengan Vaksin Sinovac yang diterima oleh guru, efikasinya vaksin tersebut hanya 65,3%. Artinya, guru masih memiliki peluang 34,7% untuk terinfeksi.

Persiapkan PTM dengan Matang

PJJ tidak dapat terus dilakukan jika tidak ada perbaikan dalam sistem pelaksanaannya. Namun jika kita hendak menerapkan PTM, sistem pelaksanaannya pun juga harus dipersiapkan secara matang. Penyelenggara pendidikan harus mampu beradaptasi dengan sistem PTM yang baru, baik itu pada sistem pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan di luar kelas. Misalnya penerapan kuota jumlah siswa di ruang kelas, bagaimana anak datang dan pulang dari sekolah, serta bagaimana kualitas sanitasi di sekolah.

Masih banyak sekolah yang sarana prasarananya belum siap untuk memulai PTM, seperti kualitas sanitasi yang buruk. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa satu dari tiga toilet sekolah masih tidak layak, serta tidak ada tempat cuci tangan (bbc.com, 2021). Maka dari itu, sebaiknya Kemendikbud juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kualitas sanitasi di berbagai satuan pendidikan. Sanitasi yang baik akan menghambat penyebaran COVID-19, begitu pula sebaliknya.

Orang tua, sekolah, dan pemda juga perlu memerhatikan bagaimana anak-anak pergi dan pulang dari sekolah. Jangan sampai saat perjalanan terdapat kerumunan yang dapat menyebabkan penularan COVID-19. Sekolah dan orang tua murid dapat saling berkomunikasi untuk memastikan keamanan murid saat berangkat dan pulang sekolah. Pemda dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencegah adanya kerumunan.

Dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak, terutama pihak sekolah, agar PTM dapat berjalan secara aman. Kemendikbud perlu berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui dan mencari solusi atas kendala-kendala penerapan PTM. Selain upaya-upaya tersebut, penting bagi pemerintah untuk lekas memberikan vaksin COVID-19 pada anak-anak, agar mereka lebih aman saat melakukan PTM.

Nisaaul Muthiah
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
nisaaul@theindonesianinstitute.com

Komentar