Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim di 38 provinsi Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data tahun 2025, serta mengevaluasi perkembangan komitmen iklim Indonesia pada pertengahan 2026. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ekonomi, dan indeks ND-GAIN untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan ...

Bagaimana dampak penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan terhadap masyarakat, khususnya kelompok rentan? The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengikuti diskusi daring Policy Talks yang akan membahas hasil kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment) TII 2026 berjudul: “Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan: Tantangan dan Peluang Perbaikan”. Diskusi ini akan mengulas berbagai tantangan dalam ...

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar 5,61 persen (yoy), tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Namun, pelemahan Rupiah dan penurunan IHSG menunjukkan bahwa tantangan ekonomi nasional masih perlu diwaspadai, terutama di tengah krisis geopolitik global. Lantas, bagaimana kita menghadapi situasi ini? The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengundang Anda dalam Policy Talks: “Memantapkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di ...

Penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan pasca pemutakhiran DTSEN memunculkan berbagai pertanyaan, terutama terkait keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan dan pasien penyakit kronis. Bagaimana tata kelola kebijakan ini dijalankan? Apa solusi untuk memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin? 📅 Jumat, 27 Maret 2025 🕑 10.00-11.00 WIB 📍 Zoom Meeting      

Meninggalnya Alfarisi, tahanan politik pasca demonstrasi Agustus 2025, kembali membuka pertanyaan besar tentang kondisi rumah tahanan di Indonesia. Bagaimana pemenuhan hak dasar tahanan seperti layanan kesehatan, keamanan, dan perlakuan yang manusiawi? Sejauh mana transparansi dan akuntabilitas aparat dalam mengungkap penyebab kematian di dalam tahanan? Isu krusial ini akan dibahas dalam diskusi Policy Talks oleh The Indonesian Institute, Center for Public ...

Kajian akhir tahun di bidang politik yang dilakukan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute), INDONESIA 2025, menggunakan pendekatan Narrative Policy Framework dan discourse analysis untuk menelusuri bagaimana aktor-aktor kebijakan membingkai makna dan kepentingan dalam revisi UU TNI. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa narasi keamanan nasional yang dikendalikan pemerintah dan militer mendominasi ruang publik dan ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali merilis publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topiknya membahas “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu” oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate TII. Studi ini menemukan bahwa pemisahan jadwal pemilu berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan kapasitas penyelenggara, namun juga menimbulkan tantangan berupa beban fiskal yang lebih besar, kompleksitas logistik, dan ketidakpastian ...

Menindaklanjuti isu maraknya laporan kasus kekerasan yang terjadi selama demonstrasi Agustus-September 2025, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bermaksud membahas isu ini lebih lanjut dalam talkshow Policy Talks berjudul “HAM 101 untuk Polri: Apa Isi Buku Saku HAM Polri?”. Pembicara dalam acara ini adalah Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute) dan Mimin Dwi Hartono ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakan diseminasi kedua kajian tengah tahun Policy Assessment 2025 yang ditulis oleh Felia Primaresti (Manajer Riset dan Program TII), dengan judul “Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite” dalam diskusi daring Policy Talks. Studi tersebut menemukan bahwa alokasi anggaran tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh kepentingan elite, patronase politik, dan ...

Akuntabilitas dan transparansi kinerja menteri menjadi isu krusial dalam 200 hari kerja Kabinet Merah Putih. Meski media sosial digunakan, komunikasi publik masih lemah, koordinasi antar lembaga tumpang tindih, dan partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat simbolik. Bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap para menteri dibangun? Reformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan? Yuk, bahas bersama para ahli dalam ...