Jakarta,- Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan ...

JAKARTA – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Umi Lutfiah mengingatkan tentang pentingnya semua pihak di daerah untuk memperhatikan soal perbaikan gizi bagi balita jangan sampai terjadi wabah gizi buruk banyak korban seperti dialami oleh suku Asmat awal tahun 2018. “Wabah gizi buruk seperti Asmat tidak hanya dapat ditangani dengan perbaikan layanan kesehatan dan pemberian makanan berigizi balita- Penanganan dari aspek ...

JAKARTA — Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah penting yang perlu dilakukan partai politik saat ini adalah penetapan secara resmi koalisi partai pengusung dalam Pilpres 2019. Apalagi sudah ada dua calon presiden yang sudah dideklarasikan. “Sebelum menentukan nama pasangan cawapres, saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai pengusung,” ujar Arfianto dalam ketetangannya di ...

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah penting yang perlu dilakukan partai politik saat ini adalah penetapan secara resmi koalisi partai pengusung dalam Pilpres 2019. “Sebelum menentukan nama pasangan cawapres, saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai pengusung,” ujar Arfianto dalam ketetangannya di Jakarta, Senin (16/4/2018). Arfianto mengatakan ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU No. ...

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah penting yang perlu dilakukan partai politik saat ini adalah penetapan secara resmi koalisi partai pengusung dalam Pilpres 2019. “Sebelum menentukan nama pasangan cawapres, saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai pengusung,” ujar Arfianto dalam ketetangannya di Jakarta, Senin (16/4). Arfianto mengatakan ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan, pasangan calon pada Pemilu ...

Sosok calon pendamping Jokowi baiknya berasal dari ekonomi, agama atau militer. Sementara Prabowo baiknya dari kalangan sipil dan non Jawa. Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dipastikan bakal berlaga lagi dalam pemilihan presiden  tahun 2019. Meski demikian, calon pendamping kedua calon presiden (capres) tersebut belum juga diputuskan hingga saat ini. Sejumlah nama pendamping keduanya selama beberapa pekan ini telah wara wiri ...

JAKARTA – Selain partai dan individu capres, kehadiran relawan dinilai menjadi faktor lain yang bisa menambah bobot kandidat yang ingin maju menjadi calon wakil presiden untuk Jokowi. Kemunculan relawan pendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju dalam pilpres, misalnya, dinilai pengamat dapat menjadi medium untuk meningkatkan daya tawar politik keduanya terhadap Presiden Jokowi. “Hadirnya relawan ...

Kemunculan relawan pendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju dalam pilpres dapat menjadi medium meningkatkan daya tawar politik keduanya terhadap Presiden Jokowi, kata seorang pengamat. “Hadirnya relawan ini dalam konteks tokoh tertentu seperti Cak Imin atau AHY bisa menjadi medium untuk meningkatkan bargaining position mereka di hadapan Jokowi,” kata pengamat politik The Indonesia Institute Fadel ...

Jakarta – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Riski Wicaksono, menilai program Kredit Pendidikan perguruan tinggi oleh Presiden Joko Widodo tidak efisien. Menurut Riski, pendanaan melalui skema kredit yang dilakukan secara masif sangat berisiko tinggi akan terjadinya kredit bermasalah (Non Performing Loan). Terlebih lagi program kredit pendidikan tersebut dikemas dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA). “Perluasan kredit perbankan yang digulirkan tahun ini masih ...

Jakarta – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Riski Wicaksono, menilai program Kredit Pendidikan perguruan tinggi oleh Presiden Joko Widodo tidak efisien. Menurut Riski, pendanaan melalui skema kredit yang dilakukan secara masif sangat berisiko tinggi akan terjadinya kredit bermasalah (Non Performing Loan). Terlebih lagi program kredit pendidikan tersebut dikemas dalam bentuk Kredit Tanpa Agunan (KTA). “Perluasan kredit perbankan yang digulirkan tahun ini ...