Di usia ke-22 tahun, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research tetap konsisten menghasilkan riset dan analisis kebijakan publik yang aktual dan kontekstual di Indonesia, termasuk kajian tahunan, INDONESIA 2026. Dalam laporan tahun ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan publik yang berkaitan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Lewat laporan tahunan ini, The Indonesian Institute juga ikut berkontribusi dalam merespons dinamika demokrasi dan kebijakan publik di Indonesia, terutama terkait dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui riset, advokasi kebijakan, diskusi publik, rilis pers, maupun kolaborasi untuk mendorong proses kebijakan yang berkualitas, inklusif, relevan, dan responsif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memastikan penegakan hukum, serta perlindungan HAM dan kebebasan dalam konteks negara hukum dan demokrasi.
Dalam INDONESIA 2026 ini, di bidang ekonomi, kami kembali mengangkat topik mengenai ekonomi berkelanjutan dan mengulas tentang bagaimana kebijakan nasional menjadi landasan, termasuk untuk mendukung kesiapan dan kerentanan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan dan krisis iklim. Kajian ini merekomendasikan penguatan tata kelola investasi untuk adaptasi dan mitigasi krisis iklim di Indonesia dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan dan kapasitas, serta prioritas setiap daerah yang berbeda yang berbasis data dan bukti. Kami juga mendorong pemerintah untuk mensinergikan koordinasi inestasi iklim lintas kementerian/lembaga di berbagai tingkat pemerintahan, serta membangun kolaborasi lintas sektor terkait perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan investasi iklim di daerah.
Di bidang hukum, INDONESIA 2026 mengkritisi tantangan dualisme norma hukum seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada awal tahun ini yang memindahkan lima delik inti korupsi dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke KUHP Nasional, terutama terkait koordinasi para penegak hukum terkait untuk memastikan kejelasan wewenang dan pembagian tugas, serta koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lewat kajian ini, kami merekomendasikan disusunnya pedoman bersama yang melibatkan ketiga lembaga tersebut, harmonisasi aturan terkait pemberantasan korupsi, serta evaluasi berkala yang partisipatif untuk mendorong optimalisasi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam kaitannya dengan kebijakan sosial, INDONESIA 2026 mengangkat topik terkait tantangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menuju upaya memenuhi target SDGs 2030, dengan menggunakan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan ketahanan iklim, serta analisis berbasis Gender Analysis Pathway dan Social-Ecological. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya mendorong komitmen multipihak terkait untuk mengintegrasikan GEDSI dan ketahanan iklim dalam proses kebijakan secara berkala dalam menerapkan kebijakan penurunan AKI. Selain itu, kami juga merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor dan inovasi pelayanan maternal yang inklusif untuk memastikan percepatan penurunan AKI berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Di bidang politik, topik pertama INDONESIA 2026 menganalisis struktur Rencana Anggaran Pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, dan keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan anggaran, dan kerangka hak atas pendidikan availability, accessibility, acceptability, dan adaptability (4A) yang merujuk pada General Comment No. 13 (1999), Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, kajian ini mencatat bahwa alokasi pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp757,82 triliun belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses. Kajian ini merekomendasikan penguatan penganggaran berbasis kinerja, transparansi klasifikasi belanja, kebijakan afirmasi, peningkatan kualitas pembelajaran, dan perlindungan kebebasan akademik.
Topik kedua di bidang politik dalam INDONESIA 2026 mengevaluasi kebijakan rekrutmen anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjelang Pemilu 2029, dengan fokus pada seleksi anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi bagian dari rantai rekrutmen yang sama. Seleksi tersebut kemungkinan besar berlangsung di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena revisi UU Pemilu belum rampung. Kajian kualitatif ini menunjukkan kesenjangan yang lebih banyak bersumber dari desain seleksi yang membuka titik-titik akses bagi kepentingan politik tanpa pengaman yang memadai, dan bukan semata dari keterlibatan aktor politik dalam seleksi. Kajian ini merekomendasikan langkah jangka pendek yang dapat ditempuh di bawah UU Nomor 7 Tahun 2017, agenda revisi undang-undang untuk jangka menengah, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mengawal keduanya.
Sebagai penutup, The Indonesian Institute mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembuatan INDONESIA 2026. Semoga kajian kebijakan akhir tahun ini bermanfaat dan menjadi rujukan untuk analisis dan rekomendasi kebijakan terkait isu-isu kebijakan publik yang kami angkat dalam publikasi ini. Selain itu, kami juga berharap agar melalui INDONESIA 2026 , The Indonesian Institute dapat berkontribusi secara praktis, strategis, dan berdampak, baik dalam konten maupun konteks kebijakan, lewat kerja-kerja kolaboratif bersama beragam pemangku kepentingan dan kebijakan terkait.
Selamat membaca.
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research