The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Evaluasi tidak hanya perlu melihat capaian program pemerintah, tetapi juga menelaah proses perumusan, komunikasi, implementasi, serta pertanggungjawaban kebijakan kepada publik.
Melalui Policy Brief Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam empat bidang utama.
Di bidang politik dan kebijakan publik, keterbatasan ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan transparansi berisiko mengurangi pengaruh publik dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang hukum, menyempitnya ruang aman untuk menyampaikan kritik, baik di ruang digital maupun luring, menjadi tantangan bagi perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Sementara itu, di bidang ekonomi, persoalan tata kelola lingkungan, dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta ketergantungan pemerintah daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) memerlukan perhatian serius. Di bidang sosial, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tata kelola kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu diperkuat untuk memastikan kualitas layanan, akuntabilitas, dan perlindungan kelompok rentan.
Berdasarkan temuan tersebut, TII menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan, antara lain memperluas partisipasi publik yang bermakna, memperkuat perlindungan kebebasan sipil dan akademik, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas komunikasi pemerintah, memperbaiki tata kelola lingkungan dan fiskal daerah, serta memastikan program sosial berjalan secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.
Policy brief ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi pemerintah, pembuat kebijakan, masyarakat sipil, akademisi, serta publik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
