Restitusi pajak kembali menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan fiskal Indonesia. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, pemerintah mengusulkan penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk melalui audit khusus terhadap restitusi pajak.

Secara prinsip, penguatan pengawasan dan pemberian kewenangan tersebut dapat kita pahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola (governance) penerimaan negara. Negara tentu memiliki kepentingan (dan kewajiban) untuk memastikan bahwa restitusi pajak yang dibayarkan benar-benar berdasarkan perhitungan dan transaksi yang sah, serta tidak menjadi celah untuk fraud maupun korupsi yang hanya menguntungkan segilintir pihak.

Namun, ketika kita memberikan kewenangan yang semakin besar kepada pemerintah, semakin penting pula bagi kita untuk memastikan adanya batas negara, prosedur maupun mekanisme pengawasan yang jelas. Dalam konteks restitusi pajak, persoalannya bukan hanya sekadar bagaimana negara mencegah kebocoran penerimaan, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa hak wajib pajak tetap terlindungi, restitusinya transparan dan bertanggung jawab. Hal ini penting mengingat restitusi pada dasarnya bukanlah pemberian atau insentif dari pemerintah kepada wajib pajak. Ketika seorang wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan maupun peraturan yang berlaku, pengembalian tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak wajib pajak. Dengan kata lain, itu adalah hak dari wajib pajak ketika kelebihan bayar pajak.

Dengan demikian, restitusi sebaiknya tidak semata-mata dipandang sebagai berkurangnya penerimaan negara. Cara pandang tersebut berpotensi menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang harus dicurigai ketika mengajukan restitusi. Padahal, itu adalah bagian atau hak yang melekat dalam diri wajib pajak dan merupakan hal yang normal dari sistem perpajakan.

Dilansir dari jatim.antaranews.com (18 September 2026),data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan bahwa restitusi pajak yang telah dicairkan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp191,82 triliun atau turun 37 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 sebesar yang Rp304,29 triliun. Sepanjang tahun 2025, restitusi pajak tercatat sebesar Rp361,2 triliun (ikpi.or.id, 13 Januari 2026).

Angka tersebut menunjukkan bahwa restitusi bukan persoalan fiskal yang kecil. Hal ini karena restitusi menyangkut nilai yang besar, sehingga benar jika memang memerlukan pengawasan. Namun, nilai atau angka restitusi tersebut juga membuat desain kebijakan dan proses-prosesnya menjadi semakin penting. Kesalahan dalam mengidentifikasi restitusi yang bermasalah dapat menimbulkan konsekuensi terhadap banyak hal bagi wajib pajak, seperti terganggunya arus kas perusahaan, tertundanya keputusan investasi, dan bermuara pada terhambatnya aktivitas ekonomi secara lebih luas.

Di sini lah pentingnya perspektif kebebasan ekonomi. Prinsip kebebasan ekonomi tidak serta merta mengartikan bahwa negara tidak boleh memungut pajak, melakukan audit, maupun menegakkan aturan. Sebaliknya, negara tetap memiliki fungsi penting dalam menyediakan kerangka hukum, memastikan kepatuhan, melindungi penerimaan publik, dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Namun, yang ditekankan dalam kebebasan ekonomi adalah penempatan perhatian pada bagaimana kekuasaan pemerintah digunakan dalam mengatur aktivitas ekonomi itu sendiri.

Bagaimana maksudnya? Negara yang kuat bukan berarti mereka yang selalu memiliki diskresi atau kontrol tanpa batas. Hal ini jelas tidak tepat dan salah kaprah. Negara yang kuat justru adalah negara yang mampu menggunakan kewenangannya berdasarkan aturan yang jelas, institusi yang kredibel, dan proses yang dapat diprediksi.

Dalam konteks audit restitusi, prinsip ini jadi sangat relevan. Pelaku dan dunia usaha perlu mengetahui aturan yang berlaku dan dapat memperkirakan bagaimana aturan tersebut akan diterapkan. Jika terdapat dugaan pelanggaran, negara tentu memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi, proses tersebut seharusnya tidak menciptakan ketidakpastian yang tidak proporsional bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan. Dengan kata lain, kebebasan ekonomi itu membutuhkan negara yang memiliki kapasitas dan juga negara yang tidak ’overpowered’.

Lalu, pemerintah harus bagaimana? Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Menteri Keuangan baru dalam merancang dan menjalankan kewenangan audit khusus restitusi pajak. Pertama, audit khusus perlu berbasis risiko (risk-based audit) dan indikator yang objektif. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Menteri Keuangan sebaiknya tidak diterjemahkan sebagai kewenangan untuk memeriksa restitusi secara luas tanpa kriteria yang jelas. Pemerintah perlu memiliki parameter atau risk indicators yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi restitusi yang memang memiliki indikasi ketidakwajaran, misalnya berdasarkan pola transaksi, ketidaksesuaian data, atau indikator risiko lainnya.

Kedua, pemerintah perlu menetapkan batas waktu yang jelas dalam proses audit khusus. Kewenangan pemeriksaan tidak seharusnya menciptakan ketidakpastian tanpa batas bagi wajib pajak karena semakin lama proses restitusi tertunda, semakin besar pula potensi biaya ekonomi yang ditanggung wajib pajak, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan kepastian arus kas untuk menjalankan kegiatan ekonominya.

Ketiga, transparansi perlu menjadi bagian dari desain audit khusus. Pemerintah tidak harus membuka seluruh metode atau sistem deteksi risiko yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengawasan. Namun, pemerintah tetap dapat menjelaskan prinsip, dasar hukum, kategori risiko, dan prosedur umum yang menyebabkan suatu restitusi masuk ke dalam pemeriksaan khusus. Keempat, harus terdapat mekanisme “checks and balances“ terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Penguatan kewenangan tidak boleh hanya diikuti dengan penguatan kapasitas pemeriksaan, tetapi juga dengan penguatan mekanisme pengawasan. Harus terdapat ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan atau memperoleh peninjauan ketika terdapat persoalan dalam proses audit.

Karena itu, Menteri Keuangan perlu memastikan bahwa penguatan kewenangan audit restitusi tidak berhenti pada pertanyaan “seberapa besar kewenangan yang diberikan kepada negara?”, tetapi juga menjawab pertanyaan dasar yang lebih relevan: “seberapa jelas batas kewenangan tersebut dan bagaimana negara mempertanggungjawabkannya?” Karena, pada akhirnya, pemerintah memang perlu tegas terhadap manipulasi, fraud, maupun korupsi dalam restitusi pajak.

Namun, ketegasan tersebut harus dibedakan dari tindakan yang menciptakan ketidakpastian bagi wajib pajak yang patuh. Dengan demikian, penguatan negara dan kebebasan ekonomi tidak harus menjadi dua hal yang berlawanan. Negara dapat memiliki kapasitas yang kuat untuk mengawasi dan menegakkan aturan, sementara masyarakat dan dunia usaha tetap memiliki ruang yang luas untuk mengambil keputusan ekonomi secara bebas dan rasional. Syaratnya satu: kekuasaan tersebut harus dibatasi oleh hukum, transparansi, akuntabilitas, dan due process.

Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
putu@theindonesianinstitute.com