Pada 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menjadi sorotan publik di mana nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 adalah 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dilansir Kompas.com (6 Mei 2026), angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir di mana BPS mencatat pertumbuhan ekonomi RI di Triwulan-I 2013 sebesar 6,03 persen. Baiknya, angka tersebut melampaui proyeksi berbagai lembaga internasional dan menempatkan Indonesia di atas sebagian besar negara G20 dalam hal laju pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, di balik kecemerlangan angka pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah indikator keuangan memberikan sinyal yang perlu dibaca secara hati-hati. Misalnya, nilai tukar Rupiah melemah ke kisaran Rp17.346 per dolar AS pada akhir April 2026, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan sekitar 19,55 persen secara year-to-date. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih ada ketidakselarasan antara kepercayaan pasar keuangan dengan kekuatan ekonomi riil.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen yoy pada Triwulan I-2026 dapat dikatakan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 4,87 persen. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 bernilai Rp3.447,7 triliun.

Pertumbuhan ekonomi kali ini ditopang oleh beberapa faktor fundamental yang saling berkaitan. Misalnya, Konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 2,94 persen. Adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri 1447 H beberapa waktu lalu secara signifikan mendorong belanja masyarakat, di mana perjalanan wisatawan nusantara juga tumbuh 13,14 persen, serta penumpang angkutan darat meningkat hingga 20,20 persen.

Di sisi pemerintah, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun (21,2% APBN), dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap Rp55,3 triliun APBN dan menjangkau 61,8 juta penerima di seluruh Indonesia pada akhir Maret 2026 berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (Kompas.tv, 6 Mei 2026; kemenkeu.go.id, 5 Mei 2026).

Di balik pertumbuhan PDB yang dapat dikatakan baik, nilai tukar Rupiah sempat menghadapi tekanan yang konsisten sepanjang awal 2026. Pada Januari 2026, kurs berada di kisaran Rp16.675 per dolar AS. Namun, dalam empat bulan selanjutnya, Rupiah terus melemah dan sempat menyentuh Rp17.346 per dolar AS pada akhir April 2026 yang dikatakan sebagai salah satu posisi terlemah dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Depresiasi nilai tukar dapat dikatakan bukan sekadar volatilitas jangka pendek. Hal tersebut dapat mencerminkan kombinasi beberapa faktor, seperti arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang akibat penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik global yang sedang terjadi saat ini, serta persepsi risiko dari investor terhadap prospek ekonomi, terutama kondisi fiskal Indonesia. Rupiah yang melemah dapat meningkatkan beban utang luar negeri berdenominasi dolar, mendorong inflasi impor, dan mempersempit ruang gerak kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

IHSG mengalami tekanan yang dapat dikatakan berat. Sepanjang Januari hingga April 2026, IHSG turun sekitar 19,5 persen secara year-to-date yang menempatkan indeks bergerak pada kisaran 6.950–7.000. IHSG mengalami koreksi paling tinggi pada akhir Januari 2026 sebesar 7,34 persen dalam satu hari perdagangan dan memicu trading halt oleh BEI. Penurunan IHSG yang signifikan mencerminkan perspektif kekhawatiran investor atas kondisi ketidakpastian global, termasuk potensi perubahan kebijakan suku bunga oleh negara maju, eskalasi ketegangan geopolitik yang ada, serta prospek pendapatan emiten domestik di tengah tekanan Rupiah.

Memang betul capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2026 sebesar 5,61 persen patut diapresiasi dan dibanggakan, namun kita harus dapat membacanya dalam a bird’s-eye view atau secara luas. Pertama, sebagian besar dorongan pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan bersifat musiman dengan adanya Ramadan-Idul Fitri dan stimulus fiskal yang bersifat sementara. Kedua, konsumsi rumah tangga masih mendominasi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mana menunjukkan bahwa investasi dan ekspor belum mengambil alih distribusi ekonomi Indonesia. Diversifikasi sumber pertumbuhan menuju peningkatan daya saing ekonomi, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan ekspor jasa dapat dikatakan menjadi agenda yang tidak bisa lagi ditunda.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai Rupiah, inflasi, serta meningkatkan kepercayaan investor. Kedua, guna mendorong ekonomi Indonesia agar tidak bergantung pada konsumsi rumah tangga, pemerintah harus dapat mempercepat investasi dan pembangunan sektor manufaktur, industri bernilai tambah tinggi (value added) dengan memberikan insentif fiskal dan kemudahan regulasi.

Ketiga, guna membangun ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan tidak bergantung pada momentum musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah dan berbagai kementerian/lembaga harus dapat mendorong dan mengakselerasi sumber pertumbuhan jangka panjang, baik ekonomi sirkular, energi baru dan terbarukan, ekspor jasa dan ekonomi digital, industri kreatif, dan lain-lain.

Indonesia adalah negara yang digadang akan menjadi negara adidaya karena Indonesia adalah negara besar dengan potensi ekonomi yang tinggi. Pemerintah harus memastikan bahwa hal tersebut tercapat dengan mengtranformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilien terhadap tekanan global.

Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
putu@theindonesianinstitute.com