Update Indonesia — Volume XVII, No.11 – November, Desember 2023 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi November, Desember 2023 mengangkat laporan utama mengenai peringatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang rentan terdampak konflik, termasuk konflik sosial. Penting untuk mendorong upaya kolaboratif dan sinergi dari pemerintah di berbagai level beserta para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan yang dihadapi perempuan maupun anak dalam konflik sosial.

 Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang Konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina memberikan efek domino yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM dapat mengurangi ketergantungan minyak melalui pengembangan kendaraan listrik dan menarik investor yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Investasi dalam proyek energi baru dan terbarukan. Selanjutnya, kami juga membahas tentang analisis visi-misi lingkungan dan ekonomi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2024. Para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di Pemilu 2024 mendatang telah mengeluarkan visi, misi, dan programnya. Namun, misi dan program terkait lingkungan dan ekonomi yang ditawarkan masih bersifat normatif dan terbatas.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang aksesibilitas dan bantuan bagi penyandang disabilitas di TPS dalam peraturan-peraturan KPU. Guna mendorong Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang inklusif, penting bagi KPU untuk melengkapi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara dan PKPU PPU dengan spesifikasi dan kriteria alat-alat dan fasilitas mobilitas untuk penyandang disabilitas untuk mempermudah KPPS menerapkannya di TPS masing-masing. Selain itu, kami juga membahas tentang pengaturan dan kebijakan pendaftaran masyarakat adat dalam daftar pemilih tetap pemilu. Karena keberadaan masyarakat adat harus benar-benar diakui dan dihormati sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk dalam memenuhi hak politik masyarakat adat di pemilu.

Selanjutnya, pada bidang hukum kami membahas tentang isu-isu krusial netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum. Karena terdapat kemungkinan dan kesempatan bagi pejabat publik yang tidak berintegritas untuk mengarahkan penggunaan anggaran dan barang milik negara secara bersama-sama bagi kepentingan politik elektoral. Kemudian, masih di bidang hukum kami juga membahas pemberlakuan UU 20/2023 memberikan harapan, baru bukan hanya untuk mereformasi birokrasi, tetapi juga melakukan transformasi. Permasalahan tenaga honorer harus diselesaikan dengan mengedepankan prinsip transparansi, konsistensi, dan keberlanjutan.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang pembelajaran dari Filipina terkait politik dinasti. Meskipun hak politik warga negara diatur dalam UUD Pasal 28 E ayat (2) dan (3), munculnya praktik politik dinasti menciptakan kekhawatiran terkait ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam konteks sistem demokrasi, ketidaksempurnaan distribusi kekuasaan dapat menghasilkan kekuatan yang absolut dan merusak nilai-nilai demokrasi. Berikutnya, kami mengupas tentang relevansi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) terhadap sistem presidensial dan efektivitas perumusan kebijakan, serta eksistensi kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, kami juga membahas tentang partisipasi pemilih Pemilu 2024 pasca penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena tolak ukur keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih. Jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 diperlukan beberapa upaya dalam mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih, serta menciptakan demokrasi yang bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

 

Selamat membaca.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [404.88 KB]

Komentar