Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

Read More »