Towards the end of  2015, the public was shocked by a complaint filed by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), Sudirman Said, with the Honorary Council of the Parliament (MKD) regarding the allegation that then Speaker of the House of Representatives (DPR) Setya Novanto had falsely cited the support of President Joko Widodo (Jokowi) and Vice President Jusuf ...

Menjelang akhir tahun 2015, publik dikejutkan dengan pengaduan Menteri ESDM, Sudirman Said, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), perihal dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam proses renegosiasi kontrak PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto. Meski Setya Novanto pada akhirnya telah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI pada 16 Desember 2015, ...

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MKD dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, MKD ...