Tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Di momen ini, masyarakat sipil biasanya turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak buruh. Namun, May Day 2025 justru diwarnai penangkapan sejumlah orang oleh aparat kepolisian, termasuk paramedis dan paralegal yang sedang bertugas memberikan bantuan kesehatan dan hukum. Penangkapan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan terhadap aktor-aktor pendukung dalam ...

RUU Polri kembali menjadi sorotan publik setelah wacana perluasan kewenangan Polri menuai kritik, mulai dari diskresi penyadapan hingga lemahnya sistem pengawasan. DPR pun menyatakan siap membahas RUU ini setelah menerima Surpres dari Presiden. Untuk mendorong partisipasi publik yang bermakna, The Indonesian Institute mengundang Anda dalam diskusi multiperspektif guna memahami isu ini lebih dalam dan mendorong reformasi kepolisian yang berpihak pada ...

Akuntabilitas dan transparansi kinerja menteri menjadi isu krusial dalam 200 hari kerja Kabinet Merah Putih. Meski media sosial digunakan, komunikasi publik masih lemah, koordinasi antar lembaga tumpang tindih, dan partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat simbolik. Bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan terhadap para menteri dibangun? Reformasi seperti apa yang dibutuhkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan? Yuk, bahas bersama para ahli dalam ...

Bali, surga dunia, kini berhadapan dengan krisis sosial dan lingkungan yang makin parah. Alih fungsi lahan, eksploitasi pariwisata, privatisasi pantai, perlahan menggerus keseimbangan Bali yang selama ini dijaga lewat nilai luhur Tri Hita Karana. 🌱 Dalam video ini, kita akan membahas: ✨ Data terkini soal produksi beras dan hilangnya sawah di Bali ✨ Ancaman terhadap warisan budaya Subak ✨ Efek ...

Meskipun membawa semangat pemerataan, pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak luput dari pro dan kontra. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana agar program ini tidak justru menormalisasi eksklusi sosial bagi kelompok miskin. Lalu, bagaimana agar kebijakan ini tepat sasaran dan inklusif? Temukan jawabannya pada The Indonesian Forum Seri 119 yang diadakan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), dengan topik “Membedah ...

“Trump vs. The World: Meramal Ekonomi Indonesia Pascatarif 32%” Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan menetapkan kebijakan tarif baru terhadap berbagai negara pada momen yang ia sebut sebagai “Hari Pembebasan.” Indonesia menjadi salah satu negara terdampak, dengan tarif impor baru sebesar 32%. Kebijakan ini berpotensi menekan kinerja ekspor nasional, memperburuk arus modal keluar (capital outflow), serta memicu pelemahan nilai ...

Efisiensi Anggaran: Inovasi atau Pembatasan bagi Daerah? Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran semakin menjadi sorotan, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Kebijakan ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan operasional, dari layanan publik hingga insentif inovasi kebijakan. Apakah efisiensi anggaran mampu memicu inovasi daerah, atau justru membatasi ...

Tahun 2045 digadang sebagai Indonesia Emas oleh pemerintah Indonesia. Namun, bagaimana Indonesia bisa mengejar kesejahteraan yang berkelanjutan lewat pemenuhan SDG? Diskusi Policy Talks oleh The Indonesian Institute kali ini akan membahas “Menuju 2030: Strategi Akselerasi Capaian SDGs untuk Indonesia Emas 2045”. Diskusi diadakan pada: Hari, Tanggal: Senin, 17 Maret 2025 Waktu: 14.00 – 15.00 Tempat: Live Zoom Menghadirkan juga narasumber ...

ndonesia kembali digegerkan dengan kabar-kabar tindak pidana pertahanan yang terjadi, mulai dari pemalsuan akta jual beli tanah, penduplikatan sertifikat hak milik, dan fenomena pagar laut yang ternyata mengantongi 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik dengan total lebih dari 410 hektar. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) akan mengadakan The Indonesian Forum seri ke-117 ...

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengadakan efisiensi anggaran besar-besaran. Di satu sisi, efisiensi anggaran memang diperlukan untuk pagu-pagu yang tidak produktif. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan tentang dampaknya terhadap sektor-sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan manusia termasuk riset dan pendidikan, serta perekonomian nasional. Dalam diskusi daring Initiative! The Indonesian Institute berjudul “Potong-Potong Anggaran, Bagaimana Perencanaan Kebijakan Pemerintah?” dengan pembicara Felia ...