Penyelasaian kasus hukum Soeharto mencapai babak baru dan polemik dipemerintahan. Polemik ini diakibatkan perbedaan sikap antara Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap kasus Soeharto, berseberangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih untuk mengendapkan kasus tersebut untuk meredakan situasi yang sudah mengarah pada persoalan politik.

Tidak hanya itu, polemik ini pun semakin meluas melibatkan berbagai komponen baik lembaga, individu maupun partai politik yang menyatakan sikap pro dan kontranya terhadap penyelesaian kasus tersebut. Sebut saja, PAN, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Mahkamah Agung memiliki sikap yang berlainan, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan para pihak yang pernah menjadi korban pada masa pemerintahan Soeharto.

Terkait dengan masalah ini, The Indonesian Institute memandang perlu untuk menggelar acara Diskusi Bulanan bertajuk ” Polemik Status Hukum Soeharto”.

PEMBICARA :

Hendardi (PBHI) , Budiman Sudjatmiko, DPP Golkar, Tatak P Ujiyati (TII-Moderator)

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN :

The Indonesian Institute, Wisma Nusantara Lt. 21, Jl. MH. Thamrin No. 59

Senin, 22 Mei 2006, Pukul 10.00 – 12.00 WIB