Ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, pertanyaan tentang bagaimana pembangunan dibiayai menjadi semakin relevan. Selama ini, ketika berbicara mengenai pembangunan, kita cenderung memulai pembicaraan dari satu sumber yang sama: anggaran pemerintah. Berapa besar APBN? Berapa besar APBD? Berapa besar transfer yang tersedia? Berapa banyak lagi anggaran yang perlu ditambahkan? Padahal, mungkin sudah waktunya kita mengajukan pertanyaan yang berbeda: apakah negara memang harus menanggung semuanya?

Pertanyaan ini kembali relevan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027 sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Melansir dari Media Indonesia (26/9/2026), rencana tersebut turut dibahas dalam pertemuan Gubernur DKI, Jakarta Pramono Anung dengan Wali Kota New York City, Zohran Kwame Mamdani. Pemerintah Kota New York bahkan menawarkan pertukaran pengalaman melalui tim keuangannya terkait persiapan dan penerbitan obligasi daerah.

Tentu, rencana tersebut belum dapat dibaca sebagai keberhasilan yang sudah selesai. Penerbitan obligasi membutuhkan proses, persyaratan, pengelolaan risiko, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait. Namun, terlepas dari berhasil atau tidaknya satu instrumen pembiayaan tertentu, ada satu hal yang menarik untuk dibicarakan: pergeseran cara pemerintah melihat sumber daya untuk pembangunan.

Pemerintah memang memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan barang dan layanan publik. Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga berbagai layanan publik lainnya tidak dapat begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar.

Namun, dalam konteks pemerintahan Prabowo–Gibran, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan pendanaan yang besar untuk menjalankan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun serta pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang membutuhkan sekitar Rp90 triliun untuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan tahap awal. Pada saat yang sama, kebutuhan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya tetap harus dipenuhi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak selalu berarti pemerintah harus menjadi satu-satunya sumber dana untuk setiap kebutuhan pembangunan. Di sini lah persoalan kapasitas fiskal dan optimalisasi berbagai sumber daya pembangunan menjadi penting.

Kebutuhan pembangunan selalu berkembang, sementara anggaran pemerintah memiliki batas. Pemerintah harus berhadapan dengan berbagai kebutuhan sekaligus: belanja rutin, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga kebutuhan menghadapi berbagai guncangan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, ketergantungan sepenuhnya pada anggaran pemerintah justru dapat membatasi ruang gerak pembangunan.

Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan perlu dilihat sebagai sebuah ekosistem dan dorongan untuk kreativitas pemerintah dalam menggalang pendanaan. Negara tetap memiliki posisi penting, tetapi sumber daya untuk mencapai tujuan publik dapat berasal dari berbagai aktor: pasar modal, dunia usaha, lembaga keuangan, filantropi, masyarakat sipil, maupun kerja sama dengan pemerintah atau institusi lain. Dengan kata lain, pertanyaannya bukan apakah negara harus hadir atau tidak, melainkan bagaimana negara hadir dengan cara yang paling efektif.

Di titik ini, konsep good governance menjadi penting. Good governance sering kali dibicarakan dalam konteks transparansi, akuntabilitas, efektivitas birokrasi, dan pemberantasan korupsi. Semua itu penting. Namun, ada satu dimensi lain yang tidak kalah penting: kemampuan pemerintah membangun kepercayaan. Pemerintah yang transparan, akuntabel, memiliki kepastian aturan, serta mampu mengelola keuangan secara kredibel memiliki modal institusional yang memungkinkan sumber daya di luar pemerintah ikut bergerak. Investor membutuhkan kepastian. Pasar membutuhkan kredibilitas. Mitra membutuhkan kejelasan aturan main. Dunia usaha membutuhkan lingkungan regulasi yang dapat diprediksi.

Artinya, good governance_ bukan hanya membuat uang pemerintah dikelola dengan lebih baik. Good governance juga dapat membuat pemerintah lebih kreatif, inovatif, serta mampu mengakses sumber daya di luar anggaran pemerintah. Di sini lah pemerintah dapat bergerak dari sekadar provider menjadi enabler.

Sebagai provider, pemerintah menyediakan dan membiayai semuanya secara langsung. Sebagai enabler, pemerintah menciptakan kondisi agar berbagai aktor dapat berkontribusi terhadap tujuan publik dan menciptakan joint ownership, sementara pemerintah tetap memastikan bahwa kepentingan publik, akuntabilitas, dan aturan main tetap terjaga.

Perubahan ini bukan berarti negara menjadi lebih kecil. Justru sebaliknya, negara membutuhkan kapasitas yang lebih besar untuk dapat menjadi enabler yang efektif.

Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

felia@theindonesianinstitute.com