The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Salam dari The Indonesian Institute,
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan Kajian Kebijakan Tengah Tahun “Policy Assessment” 2026. Kajian Bidang Sosial tahun ini berjudul “Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya.”
Kajian ini menelaah implementasi penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada tahun 2026. Meskipun pembaruan data merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial, proses implementasinya memunculkan berbagai tantangan tata kelola yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, terutama masyarakat tidak mampu, pasien penyakit kronis, dan pasien katastropik.
Melalui analisis kebijakan, studi literatur, diskusi publik, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, kajian ini menemukan bahwa mekanisme pemutakhiran data kepesertaan masih menghadapi tantangan dalam menangkap kerentanan sosial-ekonomi yang bersifat multidimensi. Penonaktifan kepesertaan yang dilakukan sebelum kesiapan sistem verifikasi, mekanisme transisi, dan sistem informasi yang memadai berimplikasi pada terganggunya keberlanjutan pelayanan kesehatan, meningkatnya beban finansial rumah tangga, tambahan beban administratif bagi fasilitas kesehatan, serta munculnya ketidakpastian bagi peserta terdampak.
Menggunakan kerangka Health Systems Building Blocks WHO (2022), kajian ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan validitas data penerima manfaat, tetapi juga menyangkut aspek kepemimpinan dan tata kelola, pembiayaan, sistem informasi kesehatan, penyediaan layanan, hingga koordinasi antarlembaga dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sebagai tindak lanjut, kajian ini merekomendasikan penguatan tata kelola pembaruan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan melalui verifikasi data berlapis berbasis rumah tangga, integrasi status medis dan beban pengeluaran kesehatan dalam indikator kesejahteraan sosial-ekonomi, pemberian masa transisi sebelum penonaktifan, penguatan sistem notifikasi dan edukasi kepesertaan secara proaktif, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menjamin keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
