Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: Muhammad Auliya Y. Guzasiah

Peneliti: Presiden harus lebih tegas terkait kasus Novel

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah memandang Presiden Joko Widodo perlu bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. “Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas,” kata Aulia saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu (20/7). Sebelumnya, Presiden menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu tiga bulan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ...

Read More »

Peneliti: Penambahan Waktu 3 Bulan Untuk Tuntaskan Kasus Novel Upaya Ulur Waktu…

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah memandang perlu Presiden RI Jokowi bersikap lebih tegas terkait dengan upaya pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Naswedan. Pemberian waktu tambahan 3 bulan kepada polisi dinilai upaya ulur waktu untuk pudarkan ingatan kolektif publik terhadap kasus ini. “Presiden perlu mengambil sikap yang lebih tegas,” kata Aulia dihubungi ...

Read More »

Pengamat: ada potensi gugatan BPN Prabowo ditolak MK

Pengamat bidang hukum lembaga The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah menilai gugatan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memiliki potensi untuk ditolak Mahkamah Konstitusi apabila menitikberatkan pada dalil dugaan kecurangan pasangan lawan. “Jika gugatan yang diajukan memang dikehendaki untuk lebih menitikberatkan dalil-dalil kecurangan paslon 01, maka dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut telah salah dialamatkan dan oleh karenanya berpotensi untuk ...

Read More »

Pranata Pengawasan Otonomi Daerah

Tahun ini kita memperingati peristiwa reformasi yang telah memasuki usia 21 tahun. Peristiwa itu merupakan salah satu momentum penting yang menjadi suluh perubahan dalam merestrukturisasi tata kelola negara dan pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan desentralistis. Salah satu perubahan itu adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Ini sebagai tuntutan atas trauma penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masa lalu yang begitu tersentralisasi ...

Read More »