Dalam invasi militer AS ke Venezuela beberapa hari yang lalu, militer AS menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, terkait konspirasi narkotika dan terorisme. BBC.com (5 Januari 2026) menyebutkan bahwa Nicolás Maduro dan Cilia Flores didakwa “melakukan konspirasi untuk melakukan terorisme narkotika dan mengimpor kokain, kepemilikan senapan mesin dan alat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan alat penghancur melawan AS.”

Penangkapan Maduro tidak terjadi secara langsung. Menurut nytimes.com (3 Januari 2026), pada masa jabatan pertama Donald Trump, di bulan Maret 2020, Maduro didakwa Departemen Kehakiman AS atas konspirasi terorisme narkotika dan penyelundupan kokain yang menurut jaksa dirinya juga membantu kartel narkoba selama beberapa dekade. Selanjutnya di tahun 2025, AS menghancurkan perahu Venezuela yang membawa narkotika, serta beberapa aktivitas militer lainnya dengan adanya kapal perang, jet tempur, kapal selam, dan lain-lain.

Banyak rakyat Venezuela yang merayakan penangkapan ini karena pemerintahan Maduro yang otoriter dan represif, serta menyengsarakan masyarakatnya ke lubang kemiskinan melalui kebijakan ekonominya. Namun, tidak sedikit rakyat Venezuela yang was-was karena ketakutan akan serangan baru, merebaknya kekerasan, dan kepada pemerintah Venezuela sendiri. Bahkan, menurut nytimes.com (7 Januari 2026), pemerintah Venezuela sedang memburu masyarakat Venezuela yang merayakan penangkapan Maduro oleh AS.

Pasukan keamanan Venezuela dalam beberapa hari terakhir telah melakukan interogasi terhadap penumpang di bus umum dan menggeledah telepon mereka guna mencari bukti tersebut, di mana 14 jurnalis dan enam warga ditahan, sebagian besar sudah dilepaskan (nytimes.com, 7 Januari 2026). Walaupun demikian, negara lain, seperti Cina, dan negara-negara sekutu AS mengutuk invasi militer tersebut dan mengatakan AS telah melanggar hukum internasional.

Pepatah “ada udang di balik batu” mungkin bisa mencerminkan invasi militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela tersebut. Arti dari pepatah “ada udang di balik batu” adalah ada agenda atau niat atau maksud yang tersembunyi dari perbuatan atau sikap yang terlihat baik. Apa perbuatan baik yang diperlihatkan itu? Invasi militer AS tersebut terlihat “membebaskan” masyarakat Venezuela dari tirani pemerintahan Maduro. Namun, analis, ahli, dan kritikus bilang, “udang di balik batu”-nya terlihat cukup nyata: kontrol sumber daya minyak Venezuela dan hegemoni kekuatan di Belahan Bumi Barat (Western Hemisphere). Mari kita bahas satu persatu dan potensi konsekuensinya.

Kontrol Sumber Daya Minyak Venezuela

Berdasarkan data worldpopulationreview.com (akses 8 Januari 2026), cadangan minyak di Venezuela pada tahun 2024 adalah sekitar 303,2 miliar barel, dan bahkan lebih besar dari Arab Saudi yang sekitar 267,2 miliar barel. Amerika Serikat sendiri memiliki cadangan minyak sebesar 45 miliar barel. Dalam BBC.com (7 Januari 2026), President AS Donald Trump,  mengatakan bahwa Venezuela “‘akan menyerahkan’ hingga 50 juta barel minyak ke AS, setelah operasi militer untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dari kekuasaan.” Nilai minyak tersebut sekitar US$2,8 miliar itu nanti akan dijual di harga pasar yang mana Trump menambahkan dirinya akan mengontol dana tersebut dan “menggunakannya untuk memberi manfaat bagi rakyat Venezuela dan AS.”

Jika AS mengontrol sumber daya minyak ini, AS akan berpotensi memengaruhi harga minyak global, stabilisasi rantai pasok pasar, dan “power”  serta kontrol terhadap OPEC+ maupun negara produsen minyak lainnya. Kontrol AS atas minyak Venezuela berpotensi melemahkan posisi geopolitik negara lain, seperti Cina dan Rusia yang selama ini membeli minyak Venezuela. Namun terkait hal ini, trader dan analis mencatat pabrik penyulingan independen Cina akan mencari sumber minyak ke negara-negara penghasil minyak lain, termasuk Iran (reuters.com, 7 Januari 2026). Selain itu, dengan AS yang semakin berfokus ke energi fosil, komitmen penurunan emisi GRK dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan semakin sulit dicapai. Negara-negara Global South akan semakin terbebani krisis iklim dan pertemuan the Conference of the Parties (COP) hanya akan menjadi ajang debat atau sia-sia.

Di samping itu, infrastruktur minyak yang ada di Venezuela yang rusak masih memerlukan perbaikan serius karena kurangnya investasi, sanksi ekonomi, dan “mismanagement”. Banyak analis energi mengatakan bahwa AS membutuhkan investasi yang sangat besar, senilai puluhan miliar dolar, untuk mendapatkan minyak Venezuela tersebut dan bahkan akan sangat sulit karena faktor lain, seperti faktor ekonomi lain, sejarah dan geologi (theguardian.com, 6 Januari 2026).

Hegemoni Kekuatan di Belahan Bumi Barat (Western Hemisphere)

Upaya dominasi “power” dan kontrol di wilayah Belahan Bumi Barat ini dapat memicu respons keras dari negara “super power” lainnya, misalnya, Cina dan Rusia, jika mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap pengaruh strategis mereka. Potensi ketegangan dapat tereskalasi menjadi krisis militer di tingkat global. Invasi AS ke Venezuela di bawah Presiden Donald Trump juga dipandang sebagai bentuk “kembalinya” kebijakan luar negeri AS yang disebut “Monroe Doctrine”, yang disebut Trump sebagai “Donroe Doctrine” (time.com, 7 Januari 2026).

“Monroe Doctrine” sendiri adalah doktrin atau kebijakan luar negeri Presiden AS James Monroe, yang mana dirinya “memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak melakukan penjajahan atau campur tangan lebih lanjut di Belahan Barat, dengan menyatakan bahwa wilayah tersebut tidak lagi terbuka bagi ambisi Dunia Lama dan akan dianggap sebagai wilayah kepentingan AS”. Doktrin tersebut telah digunakan oleh sejumlah pemerintahan untuk membenarkan atas intervensi AS di Amerika Latin (time.com, 7 Januari 2026). Upaya hegemoni AS di Venezuela ini dipandang sebagai “kembalinya” unilateralisme dan runtuhnya multilateralisme, serta berpotensi memicu fragmentasi aliansi di kawasan dan memperdalam polarisasi antara negara pendukung AS dan negara pendukung Cina maupun Rusia.

Walaupun demikian, bagi Indonesia, konflik AS dan Venezuela adalah alarm dan bukan panggilan untuk berpihak. Posisi “non-blok” Indonesia memberi ruang untuk menjaga hubungan diplomatik dengan AS dan Amerika Latin tanpa terjebak konflik tersebut. Adanya konflik ini juga dapat mendorong kebijakan internal terkait energi terbarukan dengan mempercepat pembangunan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, dan mendorong inovasi dan kompetisi dalam produk-produk hijau.

Di sisi lain, dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun ini, seharusnya menjadi kesempatan strategis dan tanggung jawab moral Indonesia untuk menyerukan pendekatan diplomasi di panggung global, termasuk menjunjung tinggi HAM dan menghormati kedaulatan negara dalam hubungan internasional. Namun terkait AS, seruan ini sulit dilakukan mengingat keputusan Trump untuk menarik AS dari PBB dan komitmen internasional non-PBB lainnya. Indonesia perlu memainkan posisi dan perannya secara strategis dalam menyikapi posisinya terhadap AS selaku mitranya sambil tetap menunjukkan komitmen Indonesia untuk diplomasi dan HAM, serta kedaulatan dan perdamaian di kancah internasional, serta mempertimbangkan konsekuensinya dalam konteks hubungan luar negeri.

Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
putu@theindonesianinstitute.com