The Indonesian Institute (TII) melakukan audiensi dengan KPU RI terkait hasil penelitian tentang “Penataan Regulasi Kampanye di Media Sosial yang Edukatif dan Informatif “, pada hari Selasa, (11/4). Audiensi disambut baik oleh Komisioner KPU RI, August Mellaz dan jajaran KPU. August mengapresiasi riset TII yang dinilai relevan untuk menjadi masukan dalam proses pembuatan Rancangan PKPU tentang Kampanye. Sebagai tindak lanjut ...
Read More »Galeri Foto
Audiensi dengan KPU RI terkait hasil penelitian tentang “Penataan Regulasi Kampanye di Media Sosial yang Edukatif dan Informatif”
The Indonesian Institute melakukan audiensi dengan KPU RI terkait hasil penelitian tentang “Penataan Regulasi Kampanye di Media Sosial yang Edukatif dan Informatif “, pada hari Kamis (16/3). Audiensi disambut baik oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU RI, August Mellaz. Ke depan, KPU RI bersedia berkolaborasi dengan TII dan pihak terkait lainnya untuk mendiseminasi dan menindaklanjuti hasil penelitian ...
Read More »Diskusi publik riset TII (10/3) tentang Partisipasi Perempuan dalam Program Perhutanan Sosial di Kabupaten Garut, Jawa Barat
TIF seri 95 – Politik Keluarga Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024
Salah satu persoalan yang menarik dan sering kali diulas dalam perpolitikan Indonesia adalah mengenai tumbuh suburnya politik keluarga di Indonesia. Secara sederhana, politik keluarga didefinisikan jika terdapat dua atau lebih anggota keluarga yang menduduki jabatan politik (Purwaningsih, 2020). Jika mengacu pada definisi tersebut, maka Presiden Joko Widodo dapat dikategorikan sebagai politik keluarga saat ini. Pertama, Gibran Rakabuming, anak pertama dari ...
Read More »TIF seri 94 – Menilik Proses Pembentukan Perppu Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023. Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat ...
Read More »TIF seri 93 – Persiapan Partai Politik Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024
The Indonesian Forum (TIF) Seri ke-93 merupakan rangkaian dari diseminasi Indonesia Report 2022 dengan judul “Persiapan Partai Politik Baru Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024”. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa jelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, sejumlah partai politik baru mulai mendeklarasikan diri, Meski demikian, lahirnya partai politik baru tidak menjamin bahwa partai politik tersebut ...
Read More »Wawancara Hemi Lavour Febrinandez dalam acara MNC News
TIF Seri 92 – Optimalisasi Open Data Pemilu untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan ...
Read More »TIF Seri 91 – Memprediksi Dampak Resesi Global di Tahun 2023
Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pada tahun 2023, perekonomian global akan mengalami kegelapan. Definisi ‘gelap’ dalam hal ini adalah adanya resesi ekonomi global (tempo.com, 11/10/2022). Pernyataan tersebut tentunya membuat kebingungan masyarakat sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan informasi yang berujung pada kepanikan. Kondisi resesi sudah terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Inflasi yang sudah menyentuh ...
Read More »TIF seri 90 – Upaya Penyelesaian Kasus HAM Berat
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu telah ditandatangani. Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusut kejahatan HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga menegaskan bahwa Keppres a quo ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research