Galeri Foto

Pada hari Rabu, 5 Juni 2024, The Indonesian Institute, Center of Public Policy Research (TII) yang diwakili oleh Adinda Tenriangke Muchtar (Direktur Eksekutif The Indonesian Institute) telah menghadiri acara Wednesday Forum yang diselenggarakan oleh Center for Religions and Cross-Cultural Studies Universitas Gadjah Mada. Dalam acara ini, Adinda mempresentasikan hasil penelitian terkait Evaluasi Persyaratan Rumah Ibadat dalam PBM 2006. Diskusi berjalan ...

Pada 17 Mei 2024 telah dilaksanakan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang membahas penelitian evaluasi syarat pendirian rumah ibadat. Dalam audiensi ini digarisbawahi pendampingan yang akan selalu dilakukan oleh Kemendagri untuk pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadat. Ke depannya upaya untuk menjaga kerukunan diharapkan bisa dikawal bersama melalui kolaborasi multi pihak #TheIndonesianInstitute #PBM2006 #Kemendagri #RumahIbadat

Hari ini (14/5/2024), Tim Peneliti dari The Indonesian Institute (TII) mengadakan audiensi terkait hasil penelitian TII tentang evaluasi aturan pembangunan rumah ibadah (PBM 2006) dengan Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Audiensi tersebut diterima dan disambut baik oleh Asisten Deputi VI, Bapak Thomas Siregar. Rekomendasi hasil studi TII juga akan dimanfaatkan untuk pembahasan peraturan teknis terkait lainnya. ...

Pada hari Senin (13/5/2024), The Indonesian Institute (TII) telah melakukan audiensi hasil penelitian dengan Deputi VI Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam). Dalam audiensi, dielaborasikan temuan TII terkait evaluasi peraturan pembangunan rumah ibadat di Indonesia yang diatur dalam PBM 2006. TII menggarisbawahi persyaratan KTP pendukung dan pengguna rumah ibadat yang masih problematik, perlunya membenahi peran dari organisasi ...

Hari ini, Selasa (7/5/2024), Tim Peneliti The Indonesian Institute mengadakan audiensi hasil riset dengan Deputi III Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) tentang evaluasi peraturan pembangunan rumah ibadat di Indonesia (PBM 2006). Setwapres mengapresiasi sharing hasil riset TII dan akan bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk meneruskan rekomendasi dari hasil riset TII ini. TII juga berharap hasil riset ini bermanfaat untuk ...

Hari ini, Jumat 3 Mei 2024 Tim Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), melakukan audiensi dengan Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset TII tentang evaluasi syarat pendirian rumah ibadat berdasarkan kebijakan PBM 2006. Dalam audiensi disampaikan bahwa persoalan aturan bukan hanya satu-satunya masalah dalam ...

Hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, Tim Peneliti The Indonesian Institute mengadakan audiensi hasil riset dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang evaluasi peraturan pembangunan rumah Ibadah di Indonesia (PBM 2006). Dalam paparannya, TII berharap agar Komnas HAM dapat terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan mediasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan juga meningkatkan perspektif pemenuhan hak ...

Dalam “Policy Talks” kali ini (29/4), Dewi Rahmawati (Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute) bersama Dr. Puji Pujiono MSW (Ketua Umum IPSPI) membahas topik “Transformasi Profesi Pekerja Sosial dan Perannya dalam Pembangunan”. Simak diskusi lengkapnya hanya di YouTube The Indonesian Institute.  

Dalam seri diskusi INITIATIVE! yang akan dilaksanakan Jumat, 26 April 2024 (14.00-15.00 WIB) mendatang, The Indonesian Institute menghadirkan Seira Tamara, Peneliti Indonesian Corruption Watch bersama dengan Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute untuk membahas kiat-kiat mencegah korupsi politik jelang Pilkada 2024. Jangan lupa saksikan hanya di live Instagram The Indonesian Institute!  

Kekerasan seksual harus dapat ditangani bersama secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU 12/2022) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan agar korban memperoleh hak dan keadilannya selama penanganan kasus. Begitu pula dengan pelaku kasus kekerasan yang diharapkan mendapatkan penghukuman yang setimpal. Pasca disahkan, UU TPKS juga menghasilkan 3 rancangan peraturan pemerintah (PP) dan 4 empat rancangan ...