Galeri Foto

Di tahun 2024 kita memasuki tahun terakhir masa Prolegnas 2020-2024. Masih terdapat beberapa RUU yang perlu diselesaikan di tahun ini. Namun, di tengah hiruk pikuknya Pemilu, bagaimana Prolegnas 2024 ini bisa berlangsung? Dalam acara Policy Talks kali ini, narasumber kita yaitu Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute Center for Public Policy) dan Choris Satun Nikmah (Koordinator Divisi ...

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015). Pemilu tahun 2024 menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu d 2024. Penyelenggaraan pemilu ...

Dalam rangka memperingati Hari Anti Sunat Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 6 Februari, Diskusi Virtual Initiative! (27/2) The Indonesian Institute mengangkat topik “Memutus Rantai Sunat Anak Perempuan”. Peneliti Bidang Sosial TII, Dewi Rahmawati Nur Aulia, membahasnya bersama dengan Direktur Kajian Rumah Kitab, Achmat Hilmi. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan tidak bermanfaatnya sunat bagi perempuan. ...

Temuan kecurangan dalam Pemilu Serentak 2024, dari tahap pencalonan hingga masa kampanye, mengindikasikan berbagai masalah, seperti penyalahgunaan fasilitas negara, kekurangan netralitas aparatur negara, dan politik uang. Pengawasan terhadap kecurangan semakin intens menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Beberapa lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan organisasi masyarakat sipil lainnya mencoba mengumpulkan informasi ...

Pada hari Selasa, 22 Februari 2024, Angaindrankumar Gnanasagaran (Programme Manager Global Institute for Tomorrow (GIFT)) dan Megat Firdauz Purta (Programme Associate GIFT) berkunjung ke kantor The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) di Jakarta. GIFT dan TII berdiskusi terkait program kegiatan mengenai “climate house resilience”, serta kondisi politik dan ekonomi Indonesia-Malaysia. Turut hadir mewakili TII adalah Adinda Tenriangke ...

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu cerminan negara kita sebagai negara yang demokratis. Namun, di tahun 2024 sudah terjadi beberapa momentum yang membawa pencerahan atau malah menguji kebebasan berekspresi masyarakat. Diantaranya adalah putusan tidak terbukti bersalah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, pengesahan perubahan kedua UU ITE, dan masa kampanye Pemilu dan Pileg besar-besaran di sosial media. Untuk itu, The Indonesian Institute, ...

Dalam rangka menyambut Tahun Baru 2024, The Indonesia Institute mengadakan Policy Talks yang mengambil tema ekonomi dengan judul “Menelaah Tantangan, Kesempatan, dan Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2024”. Acara Policy Talks ini akan diadakan pada Hari, tanggal: Selasa, 23 Januari 2024 Waktu: 14.00 – 16.00 Tempat: via Zoom dan Live Youtube The Indonesian Institute Pembicara: 1. Septian Hario Seto – Deputi ...

Pada awal tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Jawa Barat, mengingatkan para kepala daerah untuk menempatkan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di atas instruksi bupati atau wali kota terkait pendirian rumah ibadah. Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dengan ...

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute (TII), “INDONESIA 2023”, yang disusun oleh Asrul Ibrahim Nur, Research Fellow TII, mengungkapkan bahwa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam transisi energi merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kontrol publik terhadap cabang produksi yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Setiap pemerintah daerah, baik itu level provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, perlu dipacu ...

Perubahan iklim yang terakselerasi saat ini telah berpengaruh terlalu dalam baik bagi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indonesia pun telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019) sebagai payung hukum dalam mengakselerasi EV di Tanah Air. Namun, pengembangan KBLBB di Indonesia ternyata masih sangat ...