Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: Zihan Syahayani

Pluralitas Masyarakat Indonesia, Bagai Dua Sisi Mata Uang

JAKARTA, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Zihan Syahayani menyebut bahwa pluralitas masyarakat Indonesia mendatangkan dampak positif dan negatif. “Pluralitas Indonesia di satu sisi punya kontribusi ke kesejahteraan. Tapi disisi lain, pluralitas itu juga menempatkan Indonesia mudah berkonflik, konteksnya agama,” kata Zihan di Jakarta, Rabu (24/5/2017). Ia menjelaskan bagaimana pluralitas dalam konteks agama itu justru mudah menyulut emosi banyak orang ...

Read More »

Hukuman Penodaan Agama Diusulkan Tak Cuma Pidana Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Zihan Syahayani mengusulkan agar ada bentuk hukuman lain selain penjara bagi mereka yang terjerat kasus penodaan agama. Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Konflik Keagamaan dan HAM: Pekerjaan Rumah Reformasi yang Belum Tuntas” di Gedung Pakarti Center, Jakarta, Rabu (24/5/2017). “Terlepas pasal penodaan agama itu dihapus atau tidak, perlu memasukkan jenis pidana ...

Read More »

Ujaran Kebencian Tindakan Penodaan Agama Tertinggi

Jakarta: Ujaran kebencian menempati urutan pertama bentuk penodaan agama di yang terjadi pada 2015. Ada 24 pelanggaran berupa ujaran kebencian yang terjadi. Hal ini terlihat dalam laporan tahunan Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) The Wahid Institute 2015. Mereka mencatat ada 12 jenis pelanggaran yang terjadi. Selain ujaran kebencian, jenis pelanggaran lain adalah pembatasan, pelarangan, dan penyegelan rumah ibadah yang mencapai 16 ...

Read More »

Isu Agama Bagai Dua Sisi Mata Uang

Jakarta: Kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menimbulkan beragam pandangan. Satu kelompok menegaskan bahwa agama harus dibela, di sisi lain ada kelompok yang membela Ahok, termasuk di dalamnya ada umat Muslim. Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Zihan Syahayani berpendapat, isu agama ibarat dua sisi mata uang, bisa mempersatukan tapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan. “Di satu sisi isu ...

Read More »

Soal Transportasi Online di Era Kebebasan Bergerak

Tingginya tingkat mobilitas masyarakat dengan minimnya kualitas dan kuantitas armada layanan transportasi publik di sebagian besar daerah perkotaan di Indonesia mendorong munculnya inovasi baru dalam dinamika sistem transportasi di dalam negeri. Hampir tiga tahun lamanya sejak 2013, aplikasi bernama Grab, GoJek, dan Ubersudah jamak terdengar di telinga masyarakat perkotaan. Ketiga aplikasi tersebut merupakan sistem pemanggil armada transportasi digital melalui perangkat telepon pintar yang ...

Read More »

Perlukah GBHN?

Wacana untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali menjadi sorotan publik di awal tahun 2016. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Tahun 2016 ini mengangkat gagasan untuk mendorong pemberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Menurut Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas ...

Read More »