Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Polemik Subsidi BBM Sampai Kapan?

Akbar Nikmatullah DachlanSepertinya polemik menyangkut kenaikan harga BBM bersubsidi masih belum menemukan episode akhirnya. Buktinya sampai saat ini isu panas mengenai kelangkaan dan atau wacana kenaikan harga BBM bersubsidi masih bergulir. Menjelang berakhir pemerintahannya, SBY malah justru dihadapkan dengan ujian isu pada kelangkaan komoditas BBM.

Sejumlah SPBU terpaksa harus tutup oleh sebab pasokan BBM bersubsidi mereka telat dikirimkan oleh pihak Pertamina. Selain itu, fenomena antrian panjang juga terjadi di beberapa SPBU. Hal ini diperparah dengan wacana kenaikan harga BBM yang kemudian mendorong masyarakat menjadi panik sehingga terjadi di beberapa tempat praktek kecurangan seperti penimbunan dan sebagainya.

Penulis menilai bahwa polemik isu BBM bersubsidi ini tidak akan selesai selama segelintir partai politik dan sebagian aktivis yang mengatasnamakan rakyat memberikan pewacanaan yang keliru kepada masyarakat luas.

Masih teringat di benak pikiran kita saat tahun 2012 lalu dimana empat partai politik, yaitu PKS, PDIP, Hanura, dan Gerindra bersikeras untuk menaikan anggaran subsidi BBM sehingga tidak terjadi kenaikan harga pada BBM bersubsidi. Partai-partai tersebut seakan berlomba-lomba menjadi “pahlawan rakyat” yang menyuarakan bahwa kenaikan harga pada subsidi BBM akan membuat rakyat sengsara. Bahkan pejabat daerah seperti Wakil Walikota Surabaya yang berasal dari PDIP ikut berdemonstrasi bersama rakyat.

Selain itu juga sekelompok aktivis yang mengatasnamakan rakyat seperti mahasiswa ataupun LSM juga terlibat di dalam demonstrasi menyuarakan agar harga BBM bersubsidi tidak naik. Pertanyaannya adalah rakyat mana yang tengah diperjuangkan? Atau malah isu tersebut hanya dimanfaatkan untuk mendapat simpati masyarakat?

Polemik ini juga bisa jadi tidak akan usai apabila masyarakat masih menilai bahwa BBM masih pantas dan layak untuk mendapatkan subsidi. Pandangan ini jelas keliru karena yang berhak memperoleh subsidi sesungguhnya adalah rakyat miskin, bukan bahan bakar minyak yang kebanyakan digunakan untuk transportasi pribadi.

Bukankah Indonesia merindukan energi alternatif yang ramah lingkungan? Bukankah masyarakat Indonesia di kawasan timur sana mengharapkan adanya kemajuan pada infrastruktur mengingat biaya ekonomi di kawasan tersebut relatif mahal dibandingkan dengan di kawasan barat, khususnya Pulau Jawa? Kesemuanya jelas membutuhkan dana besar. Bagaimana mungkin hal tersebut terwujud apabila anggaran pemerintah sudah habis dibakar oleh subsidi BBM?

Bisakah dibayangkan pula bahwa masyarakat Papua di tahun 2013 sesungguhnya membeli BBM bersubsidi di eceran jauh diatas harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 100.000 per liter? (sumber: republika.co.id). Penulis beranggapan bisa jadi ramainya polemik subsidi BBM ini yaitu dengan adanya kenaikan harga subsidi BBM hanya ditakuti oleh masyarakat di pusat kota khususnya bagi mereka yang menggunakan kendaraan pribadi.

Oleh sebab itu penulis menyarankan beberapa hal agar polemik ini bisa berakhir. Pertama, alokasi anggaran untuk subsidi BBM ini harus dikurangi atau dengan kata lain harga jualnya akan naik. Kemudian alokasi tersebut hendaknya digunakan untuk subsidi rakyat miskin dan pendorongan terhadap sektor ekonomi produktif seperti infrastruktur (baca: Indonesia Report 2012).

Kedua, politisi harus berhenti memanfaatkan momentum subsidi BBM sebagai langkahnya untuk menarik simpati masyarakat. Mereka bersama-sama harus menyadarkan masyarakat bahwasannya subsidi BBM tidak lagi sehat .

Ketiga, percepatan terhadap pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kenaikan harga pada subsidi BBM ini akan membuat EBT menjadi lebih kompetitif. Kendala yang dihadapi terletak pada biayanya yang tinggi serta masyarakat yang masih familiar dengan penggunaan BBM mengingat harganya yang murah.

Penulis tidak akan berhenti untuk menyuarakan opininya terkait subsidi BBM ini sampai polemik tersebut bisa berakhir dan tidak melulu menjadi pembahasan setiap tahun, Sebab, yang menjadi korban dalam polemik disini adalah rakyat miskin Indonesia dan masyarakat yang ingin hidup lebih sejahtera lagi. Di lain pihak, yang diuntungkan adalah mereka para penyelundup dan politisi yang hendak ingin menarik simpati.

Akbar Nikmatullah Dachlan – akbar.nd89@gmail.com

Komentar