Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, Indonesia telah mampu mengurangi kemiskinan hingga di bawah 10 persen (BPS, 2019). Tidak hanya itu, saat ini, lebih dari 50 juta rakyat Indonesia tergolong menjadi kelas menengah. Rata-rata jumlah pengeluaran kelompok ini mencapai sebesar Rp1,2 – 6 juta per kapita per bulan (Katadata.com, 2020).

Lebih lanjut, dampak berkembanganya kelas menengah ini juga telah menjadi berkah. Mereka telah berhasil mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi hampir setengah (47 persen) dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia. Konsumsi kelompok kelas menengah juga terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, di mana sepanjang tahun 2002 hingga 2016 menunjukkan pertumbuhan konsumsi kelas menegah tumbuh sebesar 12 persen setiap tahun sejak tahun 2002 hingga sekarang (Bank Dunia, 2019).

Dengan bekal pendidikan yang tinggi, pendapatan yang bagus, serta konsumsi yang tinggi, dan tuntutan untuk jasa publik yang lebih baik, kelas menengah merupakan agen perubahan dan  penggerak pembangunan.

(Kandidat) Kelas Menegah

Kendati kelompok kandidat kelas menengah ini sudah terbebas dari garis kemiskinan, tetapi mereka masih belum mencapai keamanan ekonomi penuh. Studi dari Bank Dunia (2018) menunjukkan, di Indonesia, hanya 50 persen dari mereka yang telah menjadi kelas menengah di tahun 2000, mampu untuk bertahan sebagai kelas menengah di tahun 2014.

Sementara itu, 40 persen sisanya turun menjadi andidat kelas menengah atau aspiring middle class, dan 10 persen lainnya malah kembali menjadi kelompok miskin atau rentan miskin pada tahun 2014. Artinya, kelas menegah juga rentan terhadap gejolak ekonomi.

Menurut studi dari Bank Dunia (2019) saat ini, ada 120 juta penduduk merupakan aspiring middle class (kandidat kelas menengah), yaitu kelompok yang tidak lagi miskin dan menuju kelas menengah yang lebih mapan. Oleh karena itu, memperluas populasi kelas menengah dengan cara mendorong kandidat kelas menegah untuk naik kelas sangat penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia ke status negara berpenghasilan tinggi.

Ujian Naik Kelas

Oleh karena itu, Indonesia perlu menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, didukung oleh sistem yang kuat untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan cakupan kesehatan universal.

Untuk itu, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah maupun aktor non-pemerintah seperti pihak swasta untuk terlibat dalam mendorong kandidat kelas menengah bisa naik kelas. Dari demand side, aktor non-pemerintah, atau pihak swasta (perusahaan) perlu didorong untuk menghasilkan lapangan kerja tanpa harus terhalangi dengan upaya mengawali usaha yang sangat sulit.

Selain itu, upaya yang dapat dilakukan lainnya dari sisi demand side adalah dengan memberikan insentif pajak untuk aktor swasta. Lewat kebijakan ini, pihak swasta (perusahaan) akan menjadi lebih leluasa menggunakan hasil usaha mereka untuk digunakan kembali demi kepentingan pengembangan bisnis.

Sementara itu, dari supply side pemerintah juga terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan pengembangan balai latihan kerja (BLK) dan pendidikan vokasi. Lagi-lagi, pelibatan aktor swasta juga diperlukan guna menyediakan fasilitas pengembangan SDM yang berdaya. Insentif-insentif yang menarik, seperti pengurangan dan pembebasan pajak seperti tax holiday, super deduction untuk vokasi dan cakupan riset dan development perlu terus didorong untuk menarik minat pihak swasta dalam bekerja sama membangun SDM yang lebih bermutu.

Terakhir, dari sisi para kandidat, mereka juga harus memiliki rasa percaya diri untuk terus berjuang dalam memperbaiki kondisi hidupnya untuk turut naik kelas. Elemen yang tidak boleh dilupakan adalah perlu adanya komitmen kerja sama yang kuat dari berbagai aktor untuk bersama-sama mendorong para kandidat naik kelas.  

M. Rifki Fadilah
Peneliti bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research