Ilustrasi

Memperjuangkan Keadilan Gender Melalui Pemilu

Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret yang lalu mengingatkan kita kembali pada banyaknya hak-hak perempuan yang masih terabaikan. Salah satu hak fundamental yang terabaikan selama ini ialah hak untuk memiliki rasa aman dari tindakan kekerasan. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik maupun seksual kerap menimpa perempuan. Hampir dalam setiap hari ada pemberitaan terkait kekerasan terhadap perempuan. Mulai dari pelecehan seksual, perkosaan, dan pemaksaan aborsi dalam hubungan yang sifatnya privat.

Kasus kekerasan seksual semacam itu tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Banyak perempuan Indonesia yang bekerja menjadi buruh migran mengalami kekerasan fisik seperti penyayatan tubuh, kulit yang diseterika, dan juga pelecehan seksual seperti perkosaan dan lain sebagainya. Migrant Care menyebutkan sedikitnya 79 bentuk kekerasan berpotensi dialami oleh perempuan buruh migran yang bekerja di luar negeri (Metrotvnews.com, 05/03).

Di ruang yang berbeda, kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di ruang publik yang bahkan  dilakukan oleh institusi publik. Masih segar ingatan kita ada sekolah negeri di Banyuwangi dan beberapa daerah lainnya yang mewajibkan siswi perempuannya untuk menggunakan jilbab. Sekalipun, aturan ini kemudian langsung dihapus oelh Bupati Banyuwangi, tetapi setidaknya hal ini menunjukkan adanya “pemaksaan” yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan (Republika.co.id, 2017).

Pengaturan terhadap tubuh perempuan secara berlebihan oleh institusi publik juga terjadi di Bali. Komnas HAM menerima laporan dari masyarakat bahwa banyak sekolah negeri di Bali yang melarang siswinya mengenakan jilbab. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap perempuan ini bisa terjadi karena para pembuat kebijakan tersebut tidak memiliki kepekaan gender yang mencukupi. Untuk itu, diperlukan usaha yang serius untuk mewujudkan kebijakan berbasis gender. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah lewat jalur politik, yakni dengan cara mendorong partisipasi perempuan dalam kompetisi politik untuk memperebutkan posisi jabatan publik dan kursi anggota dewan. Hal ini dilakukan tanpa maksud untuk mengurangi gerakan extra-parlementer yang selama ini mengawal isu-isu perempuan di DPR.


 

Perjuangan Perempuan Terlibat dalam Politik

Usaha untuk mendekatkan perempuan dengan politik sekaligus mengeluarkan perempuan dari zona depolitisasi warisan Orde Baru patut diapresiasi. Perjuangan tersebut dimulai dengan cara mendorong adanya aturan yang mewajibkan partai poltik untuk melibatkan perempuan minimal 30 persen sebagai pengurus partai tingkat pusat. Aspirasi ini berhasil dibakukan ke dalam peraturan perundang-undangan yang selalu menjadi landasan pelaksanaan pemilu. Di mulai dari UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik hingga yang paling muktahir UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu KPU juga mengeluarkan aturan bahwa dalam daftar caleg, minimal terdapat 30 persen perempuan dalam setiap dapilnya. Artinya setiap tiga nama calon legislatif, salah satu diantaranya harus berasal dari perempuan. Namun,  hasil dari tindakan afirmasi ini belum memuaskan. Pada Pemilu 2009 yang lalu, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR hanya sebanyak 17,86 persen dari 33,6 total caleg perempuan. Angka keterwakilan perempuan tersebut malahan menurun di periode pemilu selanjutnya. Pada Pemilu 2014, jumlah keterwakilan perempuan hanya sebesar 17,32 persen sekalipun tingkat pencalegannya meningkat yakni sebesar 37 persen (Ardiansa, 2016).

Di ranah yang lain, tingkat partisipasi perempuan dalam Pilkada juga masih berada di bawah angka 10 persen dari total kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Pada Pilkada 2018 kali ini hanya diikuti oleh 8,85 persen perempuan atau 101 perempuan dari total 1.140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Angka ini sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya. Pada Pilkada 2017 yang lalu, keterlibatan perempuan hanya sebesar 7,17 dan pada pemilu 2015 mencapai 7,47 persen (Perludem, 2018). Sekalipun begitu, angka ini masih tergolong rendah.

Melanjutkan Perjuangan Perempuan

Perjuangan perempuan untuk masuk ke dalam ranah politik harus terus dilakukan agar perempuan semakin memiliki pengaruh dalam proses perumusan kebijakan publik. Tingginya tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Swedia yang mencapai 44 persen, bisa kita jadikan semangat untuk terus mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Bahwa untuk mencapai angka 30 persen bukanlah hal yang mustahil (Tempo, 06 Maret 2016).

Selain itu, penting untuk mengawal caleg perempuan atau calon kepala daerah perempuan agar perjuangannya tidak dihambat oleh intrik dalam partai politik. Tentu saja usaha ini membutuhkan upaya bersama untuk menjunjung kesamaan hak dalam negara demokrasi.

 

Fadel Basrianto, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute,[email protected]

Komentar