Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Kebijakan Pandemi COVID-19 sebagai Rangkaian Magnum Opus

Memantau melalui situs Worldometers (2020), Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebar ke 213 negara dengan total kasus melebihi 10 juta orang. Sebelum COVID-19 hadir dan melumpuhkan mobilitas manusia dalam berkegiatan, sejumlah penyebaran penyakit telah menyentak nyawa di sejumlah negara di dunia. Diantaranya pandemi influenza 1918 atau flu Spanyol, wabah Ebola, dan epidemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), serta Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).

Penelitian vaksin di sejumlah negara terus dilakukan. Indonesia juga sedang mengupayakannya melalui Lembaga Eijkman. Beberapa negara seperti Cina, Inggris, dan Thailand juga sedang melakukan uji coba vaksin. Menurut Anthoni Fauci, penasihat Gugus Tugas COVID-19 sekaligus pakar penyakit menular di Amerika Serikat, upaya untuk menciptakan vaksin sangat penting untuk mengakhiri pandemi COVID-19 (The Guardian, 14/04). Pengujian klinis yang ketat juga diperlukan sampai kemanjuran vaksin bisa terbukti. Menurut Fauci dan timnya, vaksin diprediksi tersedia di akhir tahun ini atau awal 2021.

Sebelum vaksin tersedia, pemerintah di berbagai negara dituntut untuk mengeksekusi kebijakan publik setepat-tepatnya terkait COVID-19. Namun, jika vaksin ditemukan dan pandemi perlahan usai, apakah negara-negara yang terinfeksi lantas mengalihkan seluruh fokusnya pada pemulihan ekonomi? Perekonomian sangat perlu diprioritaskan, tetapi yang tidak kalah penting yaitu adanya persiapan dan kebijakan untuk menghadapi wabah baru yang dapat muncul kapan saja. Taiwan dan Korea Selatan menjadi dua negara yang mendapatkan pengakuan internasional dalam upayanya memerangi COVID-19.

Pertama, Taiwan. Usai pandemi SARS, Pemerintah Taiwan mendirikan National Health Command Center (NHCC). NHCC adalah bagian dari pusat manajemen bencana yang berfokus pada respons pandemi besar dan bertindak sebagai pusat komando operasional untuk komunikasi langsung antara otoritas pusat dan lokal (Jason Wang et al., 2020). Seiring dengan upaya itu, sejak didirikannya National Health Insurance (NHI), Taiwan juga melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi melalui big data guna meningkatkan kualitas pelayanan termasuk mendorong pencegahan berbagai penyakit lewat layanan digital tersebut. Peserta yang ikut dalam NHI juga memiliki smart card yang berguna untuk menyimpan rekam medis, riwayat pengobatan dan pembayaran, serta mendapat informasi pencegahan penyakit dan sebagainya.

Ditengah pandemi COVID-19, sistem yang berlandaskan big data tersebut dikembangkan untuk mengetahui jejak pasien positif COVID-19 (jamanetwork.com, 03/03). Data tersebut kemudian digunakan Rumah Sakit (RS) dalam hal pencegahan. Kedua, Korea Selatan. Youngmee Jee, Perwakilan Khusus Korea Foundation (KF) untuk Diplomasi Kesehatan dan Penasihat Pusat Global untuk Penyakit Menular dari Fakultas Kedokteran Seoul National University, menjelaskan bahwa kunci penting dari penanganan pandemi di Korea adalah pada seberapa awal tanggapan yang diberikan atau respons cepat pemeriksaan, karena Korea memiliki pengalaman sebelumnya dari MERS dan SARS. Hal itu disampaikan dalam diskusi daring Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia dan KF pada tanggal 14 April lalu.

Menurut Youngmee, respons cepat dalam pelacakan kontak, drive thru pengujian COVID-19, akses mudah ke RS beserta fasilitas di pusat perawatan yang lengkap, komunikasi transparan kepada publik, serta penggunaan dukungan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang inovatif, merupakan faktor pendorong keberhasilan Korea memerangi COVID-19. Kini, Korea Selatan sedang menghadapi gelombang kedua COVID-19 usai berhasil menurunkan pasien secara signifikan hingga akhir bulan April. Sampai saat ini pun, Korea masih konsisten dalam melakukan pemeriksaan secara cepat di lokasi ditemukan virus.

Pemerintah Korea juga menggunakan pelacakan telepon, catatan kartu kredit, video pengawasan, dan wawancara pribadi untuk melakukan pelacakan kontak untuk mengingatkan orang-orang yang mungkin telah berinteraksi dengan pembawa virus (vox.com, 22/06). Rangkaian kebijakan yang dilakukan Taiwan dan Korea Selatan menunjukkan bahwa belajar dari pengalaman merupakan landasan kuat dalam membuat kebijakan yang lebih baik untuk menghadapi kejadian serupa di kemudian hari. Berbagai kebijakan yang diambil Taiwan dan Korea Selatan ini menjadi rangkaian magnum opus yang menyelamatkan nyawa banyak orang dalam sejarah dunia memerangi COVID-19.

Indonesia yang juga mengalami kerugian besar dalam pandemi ini, diharapkan dapat mengambil langkah strategis menyusun rangkaian kebijakan untuk mencegah dan menangani kejadian serupa di kemudian hari. Dapatkah Indonesia mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan yang diambil Taiwan dan Korea Selatan dalam memerangi COVID-19? Dalam pengambilan kebijakan tentu terdapat risiko-risiko yang mengikutinya. Apa yang dilakukan dua negara tersebut, pada intinya adalah mempraktikkan dan mengembangkan layanan kesehatan digital di era disrupsi teknologi, dengan manajemen dan strategi komunikasi yang baik di lingkup internal pemerintah dan pemerintah ke publik. Dalam upaya ini, pemerataan infrastruktur TIK adalah kuncinya.

Indonesia dapat memulainya dengan peninjauan kembali pada Road Map Pembangunan Sektor TIK Jangka Panjang sampai dengan tahun 2045 Menuju 100 Tahun Indonesia Merdeka, yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini juga perlu diikuti dengan tinjauan secara terintegrasi pada berbagai kebijakan layanan digital sektor kesehatan. Misalnya, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang telemedicine dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

COVID-19 sudah seharusnya menjadi momentum kebangkitan berbagai aktor strategis di Indonesia untuk berkomitmen membuat rangkaian kebijakan yang akan menjadi magnum opus dalam sejarah Indonesia menghadapi kejadian serupa di kemudian hari. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi antisipasi sebagai upaya perlindungan data atau menjamin kerahasiaan pasien dan menekan risiko kemungkinan berbagi data/rekam jejak pasien khususnya dalam situasi pandemi.

 

Vunny Wijaya,

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

vunny@theindonesianinstitute.com

Komentar