JAKARTA –  Calon presiden yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang menjadi sesuatu yang sangat ditunggu. Itu karena dari sanalah formasi kekuatan politik 2014 bisa diperkirakan.

Survei terbaru yang digelar  The Indonesian Institute dan Indikator Politik Indonesia, bekerja sama dengan Sinar Harapan menunjukkan PDIP bisa memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dengan perolehan 37,8 persen suara jika Joko Widodo alias Jokowi dimajukan sebagai calon presiden mereka. Jika tidak, Golkar akan mengambil alih kemenangan dengan perolehan 21,8 persen suara. Sementara itu, PDIP hanya akan berada di posisi kedua dengan 14,4 persen suara.

Jika PDIP memutuskan tidak mencalonkan Jokowi—katakanlah mencalonkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai presiden— PDIP harus ikhlas menyaksikan perolehan suara Megawati dikalahkan  Prabowo Subianto, capres dari Gerindra,  yang menangguk kemenangan 29,1 persen suara. Megawati bahkan juga kalah dari capres Golkar Aburizal Bakrie atau Ical yang akan berada di urutan kedua dengan 23,8 persen suara. Megawati hanya akan memperoleh 17,7 persen suara. Ini tercermin dalam simulasi yang dilakukan survei TII dan Indikator dengan mewawancarai 1.200 responden pada 10-20 Oktober 2013.

Jika PDIP memajukan Jokowi sebagai capres—lewat simulasi yang berhadapan dengan Prabowo dan Ical— Jokowi mampu meraup suara hingga 49,1 persen. Sementara itu, Prabowo hanya memperoleh 17,5 persen suara dan Ical dengan 13,2 persen. Jokowi punya peluang besar memenangkan Pilpres 2014 dalam satu kali putaran.

Menanggapi temuan ini, pengajar ilmu politik di Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati mengatakan, tingginya elektabilitas Jokowi dan Prabowo karena keduanya dianggap mewakili model kepemimpinan alternatif. Gaya kepemimpinan mereka berbeda dengan elite politik maupun para pejabat saat ini. “Positioning mereka jelas dan memang mewakili keinginan publik soal kriteria pemimpin,” katanya kepada SH, Senin (18/11).

Ia mengatakan, daya tarik Jokowi adalah gaya komunikasi politiknya yang sederhana. Bahasa-bahasa Jokowi mudah dipahami sehingga berkesan sangat dekat dengan rakyat. Ini didukung kebijakan-kebijakan Jokowi yang populis sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sementara itu, Prabowo  juga menawarkan model kepemimpinan yang berbeda. Masyarakat melihat Prabowo sebagai sosok yang tegas. “Ketegasan ini menjadi nilai jual Prabowo,” ujarnya.

Parpol Belum Matang
Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, hasil survei TII dan Indikator menunjukkan belum matangnya sistem kepartaian Indonesia. Figur masih menjadi magnet yang paling memikat masyarakat, bukan ideologi atau program partai.

Menurutnya, partai politik (parpol) terjebak dalam demokrasi kultus. Figur lebih kuat dibanding parpol. Elektabilitas partai menjadi sangat bergantung kepada ketokohan seseorang. “Partai kita lebih mirip fans club dibanding organisasi modern,” ujarnya.

Yunanto juga berpendapat, wajah politik Indonesia tidak akan banyak berubah sekalipun Jokowi atau Prabowo menjadi presiden. Ini karena sistem politik Indonesia belum juga berubah. Presiden hasil Pilpres 2014 kemungkinan harus tetap melakukan koalisi yang besar di pemerintahannya. Akibatnya, presiden akan terus tersandera koalisi, seperti ditunjukkan pada era SBY. Dia mengkhawatirkan tetap akan ada politik transaksional dan dagang sapi, termasuk dalam penentuan jabatan-jabatan publik.

Pengamat politik Hanta Yudha mengatakan, secara teoretis karakter partai harus lebih kuat dibanding individu. Tetapi kenyataannya, karakter partai sangat dipengaruhi tokohnya. “Hanya sekitar 20 persen masyarakat yang benar-benar merasa terindentifikasi  partai,” katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, realitas politik yang terjadi saat ini adalah elektabilitas Jokowi telah melampaui partai. Oleh karena itu, partainya menyiapkan sejumlah skenario dan agenda politik untuk menghadapi Pemilu 2014.

“Beberapa bulan ke depan yang kami lakukan adalah kesatupaduan antara (popularitas) Jokowi dan partai. Publik perlu mengetahui kebijakan-kebijakan Jokowi merupakan pelaksanaan kebijakan PDIP,” kata Hasto.

Ia mengatakan, masyarakat harus diberikan pandangan bahwa persoalan bangsa tidak akan bisa diselesaikan  hanya oleh satu orang atau jika hanya mengandalkan “keajaiban individu”.

Golkar Percaya Diri
Wakil Sekjen Partai Golkar Leo Nababan menyatakan, hasil survei TII dan Indikator tetap menunjukkan popularitas Ketua Umum Partai Golkar sebagai capres terus meningkat. Saat ini popularitas Ical memang masih di bawah Jokowi maupun Prabowo. Tetapi, menurutnya, Partai Golkar sudah mantap mencalonkan Ical dalam Pilpres 2014. Hal ini adalah hasil Rakernas Golkar yang tidak bisa lagi diganggu gugat.

Leo menegaskan, meski Jokowi dan Prabowo masih memimpin, itu hanya angka saat ini. Politik adlah sesuatu yang dinamis. Dia yakin, menjelang hari pemungutan suara pilpres, kontestasi bisa berubah. “Dalam permainan politik, apa pun bisa terjadi. Keyakinan kami, Pak Ical tetap akan menang,” katanya.

Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi yakin Pemilu 2014 jadi milik Prabowo. Ia mengatakan, survei tidak bisa dijadikan patokan karena kadang-kadang hasil survei berbeda dengan kenyataan di lapangan. “Buktinya, Jokowi yang tidak diunggulkan di Pilkada Jakarta malah menang,” ujarnya.

Permadi menyadari kesempatan Prabowo maju Pilpres 2014 hanya besar jika Partai Gerindra memenangkan pileg. Tetapi, jika tidak mampu memenuhi syarat pencalonan, Gerindra terpaksa harus berkoalisi dengan partai lain.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Suaidy Marasabesi mengatakan, bagi Partai Demokrat angka survei TII dan Indikator tersebut menunjukan tren positif. Dalam survei TII dan Indikator, Partai Demokrat meraup suara 9,2 persen, berada di urutan ketiga di bawah PDIP dan Golkar jika pemilu digelar saat survei dilakukan. Elektabilitas Partai Demokrat itu diukur dengan asumsi Jokowi tidak mengikuti pilpres. Jika Jokowi mengikuti pilpres, elektabilitas Partai Demokrat hanya tinggal 5,4 persen. Itu masih di bawah Partai Gerindra.

Menurut Suaidy, penyebab kurang meningkatnya elektabilitas Partai Demokrat karena konvensi capres belum memberikan hasil maksimal. Konvensi capres menjadi salah satu strategi Partai Demokrat meningkatkan elektabilitas. Sayangnya, kata Suaidy, sejumlah peserta konvensi lebih suka menonjolkan diri sendiri daripada menonjolkan Partai Demokrat.(Ruhut Ambarita)