Rilis

Rilis Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif

Awal Februari 2021, dinamika politik nasional kembali menghangat. Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pemicunya. Sejumlah fraksi yang merupakan representasi partai politik di DPR terbelah ketika membahas wacana revisi tersebut. Namun, dalam perjalanannya, semangat untuk memperbaiki aturan Pemilu harus kandas setelah Pemerintah menolak untuk melakukannya. Fraksi-fraksi di ...

Read More »

PPKM Jakarta tidak berdampak signifikan

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah memperkirakan PPKM di Jakarta tak berdampak signifikan pada perekonomian. Karena tidak terlalu berpengaruh pada belanja konsumen masyarakat. Menurutnya, sejumlah penyesuaian di masa pembatasan sosial telah merubah pola konsumsi masyarakat secara digital. “Saya perkirakan dampaknya terhadap belanja konsumen mungkin tidak signifikan seperti pada pembatasan pertama dan kedua (PSBB I dan PSBB II),” ...

Read More »

Dukungan Kebijakan bagi Tenaga Kerja Pada Masa Pandemi

Jakarta (29/1). Permasalahan genting yang dihadapi saat ini adalah tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan. Gelombang tingkat pengangguran tersebut juga diperburuk dengan banyaknya lulusan pendidikan vokasional/pendidikan tinggi yang tidak terserap pula di dunia kerja di saat ekonomi sedang resesi. Banyak kebijakan dimunculkan dengan harapan dapat mengatasi hal tersebut, seperti Kartu Prakerja, RUU Ciptaker maupun fungsionalisasi Balai ...

Read More »

Stabilisasi Dukungan Pemulihan bagi Keluarga dan Anak Terhadap Dampak COVID-19

Jakarta (28/1). Saat ini, Pemerintah Indonesia jelas-jelas tengah berupaya keras meratakan kurva pandemi virus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan mengupayakan pemulihan krisis ekonomi yang ditimbulkannya. Di samping itu, pemerintah juga harus membantu orang tua untuk terus memberikan stabilitas dukungan bagi keluarga mereka melalui jaring pengaman sosial, dengan fokus khusus pada apa yang mereka butuhkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi anak-anak. ...

Read More »

Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan, dari waktu ke waktu, termasuk di tengah pandemi COVID-19, membuat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS semakin mendesak untuk disahkan. Bahkan catatan akhir tahun Komnas Perempuan juga menggarisbawahi rentannya kasus seprti KDRT ranah personal di tahun 2019, yang mencapai 11.105 (75%) dari 14.719 kasus yang dilaporkan. Ini bukan angka yang kecil atau ...

Read More »

Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, Momen RUU Cipta Kerja dapat dikritisi kembali

Jakarta (30/4). Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Nopitri Wahyuni, menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja perlu dilihat kembali pada aspek ketenagakerjaan. Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dapat menjadi momen untuk menengok apakah RUU tersebut telah mengakomodasi kesejahteraan tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan, yang banyak luput dari perhatian. “Sekarang ini, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU ...

Read More »

Omnibus Law dan Upaya Mendorong Investasi

Jakarta, 30 April 2020 Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah mengatakan bahwa penerapan kebijakan dengan skema Omnibus Law akan memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi di Indonesia paskah pandemi COVID-19 ini. “Selama ini kita banyak dihantui dengan permasalahan yang ditimbulkan karena regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Oleh sebab itu, Pemerintah ...

Read More »

Hari Kartini dan COVID-19: Momentum Refleksi dan Mendesak Agenda Pemberdayaan Perempuan Indonesia

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, dan di tengah pandemic COVID-19, seharusnya menjadi momentum untuk refleksi dan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, serta mendesak agenda pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Dalam disertasinya yang juga menganalisis tentang topik pemberdayaan perempuan (Muchtar, 2017), ...

Read More »

Kehilangan Golden Time Deteksi Dini Pasien, Pemerintah Harus Lebih Proaktif

Sejumlah upaya antisipasi penyebaran dan penanganan Corona Virus Disease tahun 2019 atau COVID-19 dilakukan berbagai negara dengan strategi yang cukup berbeda-beda. Di Indonesia, dengan memperhatikan arahan World Health Organization (WHO), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai yang diamanahkan, telah mengeluarkan dokumen kesiapsiagaan beserta simulasi penanganan lebih cepat dibanding sejumlah negara lain. Sebuah ironi, kesiapsiagaan tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia ...

Read More »

Masa Pandemi Memerlukan Komunikasi Publik yang Baik

Jakarta, 20 Maret 2020. Salah satu penyebab terseok-seoknya pemerintah pusat dalam menangani virus Covid19 ada di soal praktik komunikasi pemerintah pusat yang dilakukan pada publik. Respon yang tidak serius, bahkan tanpa adanya opsi kebijakan yang disampaikan pada khalayak pada waktu sebelumnya lantas berimbas pada angka fatality rate corona yang mencapai angka 8 persen di Indonesia. Fatality rate di Indonesia bahkan ...

Read More »