Wacana

Urgensi Kampanye di Tempat Pendidikan pada Pemilu 2024

Pada tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, ...

Read More »

Menilik Konstitusionalitas Pembatasan Usia Capres

Proses sidang pemeriksaan terhadap uji materi terkait usia minimal calon presiden (Capres) sudah selesai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan putusannya, akankah permohonan Uji Materiil Undang-Undang (UU) Pemilu ini akan dikabulkan oleh MK? (https://nasional.kompas.com, 11/9/23). Pertanyaan utama dalam hal ini adalah apakah pengaturan tentang persyaratan Capres merupakan ranah pembentuk UU untuk mengaturnya (Open Legal Policy)? ...

Read More »

Judi online, Perlukah Kontrol Sosial melalui Pajak Pemerintah?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan penanganan konten perjudian online di ruang digital melalui berbagai cara. Sejak tahun 2018 hingga 6 September 2023, Kemenkominfo telah memutus akses konten judi online ratusan ribu situs. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses situs dan take down terhadap 938.106 konten judi online. Lalu, dari bulan Juli ...

Read More »

UU ITE Berkaca Dari Sidang Wahyu Dwi Nugroho

Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

Read More »

Mengulas Penggunaan SLIK dalam Pasar Tenaga Kerja

Ramai diperbincangkan di media sosial tentang cerita seorang fresh graduate yang tidak lolos seleksi kerja karena memiliki skor kredit yang buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Hal tersebut membuat perbedaan pendapat bagi pemberi kerja, pencari kerja, dan masyarakat umum mengenai penggunaan skor kredit sebagai syarat untuk dapat bekerja, serta berpotensi memberikan gejolak pada dinamika pasar ...

Read More »

Melihat Kemungkinan Pelaksanaan Pemilu Nasional dan Daerah

Sudah lumayan lama bergulir drama mengenai tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan daerah, bagaimana pelaksanaannya, apakah akan dibuat serentak atau dipisah dan lain-lain. Setidaknya, drama tersebut bisa kita akhiri saat Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati bahwa pemungutan suara Pemilu serentak akan dilaksanakan 14 Februari, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat pada 27 November ...

Read More »

Melawan Politik Uang pada Pemilu 2024

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kampanye dengan slogan ”Hajar Serangan Fajar”. Slogan ini merupakan respons KPK atas masih tingginya penyebaran politik uang selama pemilu di Indonesia. Menurut KPK, salah satu akar terjadinya korupsi di dalam sistem politik Indonesia adalah praktik politik uang. Oleh karena itu, slogan ”Hajar Serangan Fajar,” merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat ...

Read More »

Mutu Lembaga Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto dalam acara peluncuran sekolah percontohan menyampaikan bahwa masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Bima Arya, meskipun sistem zonasi memiliki nilai positif terutama dalam pemerataan kualitas pada pendidikan, namun sistem penerimaan peserta didik baru ...

Read More »

Pelarangan Barang Impor Demi Lindungi UMKM

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah selesai membahas revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Di dalamnya tercantum larangan mengenai penjualan barang impor di bawah US$100 atau sekitar Rp1,5 juta per unit di marketplace (Kemendag, 2023). Kebijakan tersebut diharapkan akan melindungi usaha mikro, kecil, ...

Read More »

Digitalisasi Pemilu: Mengapa dan Bagaimana?

Isu-isu terkait Pemilu di tahun 2024 memang selalu menarik untuk dibahas. Mulai dari isu yang berkaitan dengan regulasi dan mekanisme pengaturan pemilu, teknis pelaksanaan hingga isu dan wacana terkait calon kandidat dan peserta pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, kurang rasanya apabila kita juga tidak membahas mengenai isu wacana digitalisasi Pemilu. Pada awalnya, wacana terkait pelaksanaan Pemilu digital mulai mencuat dalam ...

Read More »