Wacana

Menilik Implikasi Kebijakan PPKM Darurat

Sejak 3 Juli 2021, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa-Bali. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar dan PPKM mikro. Adapun alasan pemerintah menerapkan kebijakan ini lantaran terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang mengalami kenaikan signifikan. Dihimpun ...

Read More »

Melihat Ulang Kompleksitas Permasalahan Anak Indonesia

Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli seharusnya menjadi momen bagi kita untuk melakukan refleksi mengenai sejauh mana pembangunan bagi anak Indonesia selama ini. Pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai target program Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, yang salah satu target utamanya berkaitan dengan pembangunan anak. Oleh sebab itu, penting untuk melihat sudah sejauh mana ...

Read More »

Problematika Rancangan Pasal Baru dalam UU ITE

Dalam mengatasi permasalahan terkait dengan beberapa pasal multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah telah selesai membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Jaksa Agung. SKB tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi ...

Read More »

Kejar Tayang Otsus Papua

Tak terasa sudah 20 tahun pemerintah memberikan otonomi khusus (otsus) kepada Papua. Selanjutnya, maka pemerintah bersama dengan DPR wajib untuk merevisi otsus tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Pasal 34 (6) yang menjelaskan bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Papua berlaku selama 20 tahun. Oleh karena itu, DPR memasukkan revisi Undang-Undang ...

Read More »

Berpacu dalam Pandemi

Sudah lebih dari 1,5 tahun Indonesia mengalami pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Ada banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, hingga psikologis. Namun, kita patut bersyukur bahwa seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, dan informasi saat ini, sudah ditemukan vaksin dengan beragam developer yang mencoba menyusunnya. Kita juga patut bersyukur dengan hadirnya pasar bebas yang membuat ...

Read More »

Kekerasan Seksual Terus Terjadi, Apa Kabar RUU PKS?

Berbagai kabar mengenai kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini beredar sungguh menyayat hati. Kekerasan seksual bahkan juga terjadi di tempat ibadah dan kantor polisi, yang seharusnya menjadi ruang aman untuk masyarakat. Dari semua kabar yang beredar bulan ini, semua korban adalah perempuan, baik itu dewasa dan anak-anak. Secara keseluruhan, perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual. ...

Read More »

Langkah Strategis Pembahasan Omnibus Law Bidang Digital

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyusun Omnibus Law Bidang Digital. Aturan sapu jagat tersebut akan mengatur pelbagai hal di dunia digital, termasuk soal transaksi berita. Omnibus Law Bidang Digital nantinya juga akan mengatur perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, hingga transaksi elektronik dalam bentuk uang (e-money). Diungkapkan bahwa pembahasan omnibus law tersebut ...

Read More »

Mencari Skema Ideal Keserentakan Pemilu

Dengan adanya catatan buruk dari desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di 2019, muncul sejumlah suara dari beberapa pihak yang mengusulkan perubahan pada model keserentakan Pemilu ke depan. Catatan buruk itu, misalnya, berupa kertas suara yang dianggap pemilih terlalu banyak hingga persoalan bobot kerja yang menyebabkan sejumlah penyelenggara ad hoc meninggal dunia. Pewacanaan terhadap alternatif model keserentakaan pemilihan ini bahkan tidak ...

Read More »

Diklat ASN Belum Efektif, Apa yang Perlu Diubah?

Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) begitu penting dalam menyukseskan agenda kebijakan publik. Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diteken, aspek kinerja menjadi salah satu poin utama peningkatan kualitas ASN. Pemerintah pusat pun mulai menerapkan sistem merit guna memperbaiki manajeman ASN yang bertujuan untuk mendongkrak kinerja yang lebih ...

Read More »

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM: Kerusuhan 1998 yang Semakin Terlupakan

Pada tanggal 21 Mei yang lalu, Indonesia memperingati 23 tahun jalannya reformasi. Peristiwa yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden mengawali babak awal masa reformasi. Namun, peristiwa ini  tidak berdiri sendiri, terdapat sejumlah peristiwa yang pada akhirnya menjungkal Soeharto dari singgasana yang telah dikuasai selama 32 tahun, salah satunya peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta ...

Read More »