The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

JAKARTA – The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) menyatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)di DKI Jakarta akan membuat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek terhambat. Semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Peneliti TII M Rifki Fadilah mengatakan PSBB akan membuat semua kegiatan masyarakat hingga perekonomian kembali dipaksa berhenti. Masyarakat kembali beraktivitas di rumah. “Kondisi ...

Suara.com – Kebijakan pembatasan sosial berskala besar total yang akan diberlakukan di Jakarta mulai 14 September 2020 dinilai membawa implikasi yang tidak mudah. Jika Jakarta kembali melakukan kebijakan tersebut, proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. “Semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Artinya, kegiatan bekerja, berproduksi, berbelanja, dan aktivitas ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah, mengatakan kebijakan PSBB total DKI Jakarta akan membawa implikasi yang tidak mudah. Jika DKI Jakarta kembali melakukan kebijakan PSBB total, maka proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. Karena semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. “Semua orang akan kembali ...

Kecepatan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat masih terbilang lambat. Contohnya, saat ini baru ada 2,5 juta orang yang menerima BLT bantuan subsidi gaji pada gelombang pertama dan tiga juta orang di gelombang kedua untuk bulan September dan Oktober. Padahal total penerima bantuan ini mencapai 15,7 juta orang. Bantuan BLT berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ...

JAKARTA – Sektor konsumsi menjadi andalan pemerintah dalam memperbaiki kinerja ekonomi kuartal III/2020. Berbagai bantuan tunai diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak Covid-19 dengan harapan dapat meningkatkan daya beli. Teranyar adalah program subsidi bagi pekerja di bawah Rp5 juta. Program itu menyasar 15,7 juta pekerja dengan nilai subsidi Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Subsidi gaji pekerja itu mulai dicairkan secara ...

JAKARTA – Rencana pemberian bansos sebesar Rp600.000 per bulan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapatkan banyak respon. Salah satunya Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah yang menyarankan pemerintah menggantikan uang tunai dengan voucher yang memiliki limit waktu tertentu. Hal itu lantaran sebelumnya, pemerintah sempat menyatakan kucuran beragam insentif, ...

JAKARTA – Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Muhamad Rifki Fadilah mengapresiasi Program Tambahan Gaji untuk pekerja non-PNS dan BUMN yang akan diberikan pemerintah sebesar Rp600.000. Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa tambahan gaji tersebut belum tentu mendongkrak konsumsi karena akan terjadi perubahan perilaku dari masyarakat. “Saat ini masyarakat cemas dengan keadaan ekonomi ke depan, ...

Rencana redenominasi mata uang rupiah kembali mencuat di tengah pandemi COVID-19. Rencana itu diperkuat oleh pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi). Usulan RUU ini juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional/Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024. Adapun urgensi ...

JAKARTA – Guna meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya sangat besar atau tepatnya Rp1.266,85 triliun. Dampaknya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. “Semua utang tersebut berpotensi membawa Indonesia pada krisis fiskal karena ...

Untuk meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya yang sangat besar atau tepatnya Rp 1.266,85 triliun. Dampaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. Pemerintah berusaha menutup defisit itu dengan salah satunya menerbitkan ...