Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Agenda Mendesak Legislasi

asrul-ibrahim-nurKurang lebih empat bulan mendatang anggota DPR RI 2009-2014 akan memasuki masa purna bakti. Meskipun demikian beban legislasi yang tertuang dalam Prolegnas 2014 belum diselesaikan dengan sempurna. Terdapat 66 RUU yang tercantum dalam Prolegnas 2014, artinya secara ideal setiap bulan setidaknya 6 sampai 7 RUU harus diselesaikan.

Legislasi di tahun pemilu menghadapi masalah klasik yang terus menerus terjadi. Pada Pemilu Legislatif 2014 sebanyak 90,5% petahana di DPR RI kembali mencalonkan diri. Artinya adalah hampir semua anggota DPR terpecah konsenterasinya antara menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan harus melakukan sosialisasi ke daerah pemilihan.

Beberapa RUU merupakan agenda mendesak legislasi, sehingga harus disahkan sebelum anggota DPR baru dilantik. Sebaliknya, ada beberapa RUU yang juga merupakan termasuk agenda penting tetapi karena alasan tertentu maka sebaiknya tidak disahkan oleh DPR periode 2009-2014.

Diantara RUU yang sebaiknya segera disahkan adalah RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU MD3). Sedangkan salah satu RUU yang penting namun sebaiknya tidak disahkan pada periode ini adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

RUU MD3 mendesak untuk segera disahkan karena terkait dengan lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD Periode 2014-2019. UU tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum bagi penentuan pola kerja dan kelembagaan di empat lembaga tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk disahkan sebelum Oktober 2014.

Substansi RUU tersebut sangat berpengaruh bagi perjalanan MPR, DPR, DPD, dan DPRD lima tahun kedepan. Perubahan substansi yang signifikan juga akan membawa perubahan bagi keempat lembaga perwakilan rakyat tersebut. Reformasi parlemen berawal dari substansi RUU MD3 yang nantinya akan disahkan dalam waktu dekat ini.

RUU yang penting namun sebaiknya tidak disahkan pada periode ini diantaranya adalah RUU KUHAP dan RUU KUHP. Meskipun RUU tersebut sudah lama dibahas oleh pemerintah dan DPR tetapi perlu memperhatikan pandangan dari pemerintahan baru yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

RUU yang terkait dengan kesejahteraan rakyat perlu dipertimbangkan apakah disahkan pada periode ini atau periode selanjutnya. Visi dan Misi presiden baru yang nantinya akan melaksanakan UU tersebut perlu diperhatikan. Empat bulan tersisa merupakan waktu yang sangat dilematis. Banyak agenda mendesak legislasi, namun demikian jangan sampai RUU disahkan hanya untuk mengejar kuantitas. Kualitas RUU dan kesanggupan presiden mendatang menjalankan UU juga patut diperhitungkan.

Asrul Ibrahim Nur, Peneliti Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy and Research. asrul.ibrahimnur@gmail.com

Komentar