Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: March 2021

The Indonesian Update — Volume XV, No.3 – March 2021 (English Version)

The March 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the revision of Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The hope is that the political direction of the ITE Law must be returned to its original purposes. This law should be able to provide protection for the public in accessing ...

Read More »

Mengembalikan Haluan UU ITE

Persoalan terkait pemidanaan hingga rekayasa perkara merupakan dua isu yang kerap diarahkan untuk mengkritik subtansi hingga implementasi UU ITE. Hingga akhir tahun 2020, SAFEnet mencatat sebanyak 324 kasus pidana terkait masalah undang-undang tersebut. Berdasarkan catatan tersebut, sebanyak 209 orang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik (kontan.co.id, 2020). Data tersebut menunjukan bahwa mayoritas perkara yang ...

Read More »

Pasal Karet UU ITE Harus Diperjelas di Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata Johan ...

Read More »

Anggota DPR nilai pasal “karet” UU ITE harus diperjelas melalui revisi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Johan Budi menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut, agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 72 – Menerka Arah Revisi UU ITE

Hari, tanggal     :  Kamis, 25 Maret 2021 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Menerka Arah Revisi UU ITE”   Upaya pemerintah untuk kembali merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai terlihat dari langkah yang diambil. Salah satunya adalah dengan membentuk tim kajian ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Maret 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harapannya, arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya. Undang-undang ini harusnya mampu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Bukannya malah menjadi alat untuk merepresi kebebasan berpendapat ...

Read More »

Kisruh Partai Demokrat

Babak baru konflik Partai Demokrat dimulai setelah kubu Moeldoko melaporkan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk disahkan. Di sisi lain, kubu kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menganggap bahwa hasil kepengurusan KLB ilegal, dan  yakin Kemenkumham akan menolak berkas dari kubu KLB (detik.com, 17/3). Ketika dilihat lebih dalam, konflik yang terjadi di tubuh Partai ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Tak Serius Cabut Akar Masalah UU ITE

JAKARTA – Sinyal dari Presiden Jokowi agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) direvisi ternyata sulit direalisasikan. Kenyataannya, pemerintah tidak benar-benar menginginkan perubahan UU tersebut. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez mengatakan, tidak dimasukkannya undang-undang tersebut ke dalam daftar 33 RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 menjadi petunjuk awal arah implementasi ...

Read More »

DPR RI Tidak Masukkan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021, Pengamat: Tidak Beri Keamanan Bagi Masyarakat

SEPUTARTANGSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam daftar 33  Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Para Wakil Rakyat di Senayan tidak memasukan draf revisi UU ITE alias tidak menganggap undang-undang kontroversial tersebut sebagai prioritas yang harus dikaji dalam rapat Prolegnas. Hemi Lavour Febrianandez, Peneliti Bidang ...

Read More »

The Indonesian Institute Curiga UU ITE Batal Direvisi

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez, curiga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) batal direvisi. Kecurigaan itu muncul karena UU tersebut tidak masuk ke dalam 33 Rancangan Undang-undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. “Revisi terhadap UU ITE bukan menjadi pilihan utama yang akan diambil, pemerintah hanya melihat permasalahan pada undang-undang tersebut pada tahap ...

Read More »