Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: February 2021

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk dorong reformasi parpol

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto dalam diskusi ...

Read More »

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk Dorong Reformasi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto, Kamis (25/2). Dia ...

Read More »

Komisi II: DPR-pemerintah minta pendapat ahli terkait revisi UU Pemilu

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz menyarankan agar DPR dan pemerintah tidak langsung mengambil keputusan untuk tidak membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu namun terlebih dahulu meminta masukan dan pendapat dari para ahli, akademisi, dan masyarakat. “Sebaiknya DPR dan pemerintah tidak langsung menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu namun terlebih dahulu meminta pendapat ahli, ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 71 – Nasib UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Hari, tanggal     :  Kamis, 25 Februari 2021 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Nasib UU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia”   Polemik tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum (Pemilu) bergulir setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menyetujui 33 RUU serta 5 ...

Read More »

Democracy Talks – Dinasti Politik: Sebuah Paradoks Demokrasi

Dinasti politik terjadi hampir seluruh aspek pemerintahan di Indonesia, termasuk Partai Politik. Di lain tempat, dinasti politik justru dianggap lumrah, sehingga janggal apabila pemerintahan bertransformasi menjadi lebih terbuka. Mengapa, dari kondisi yang bertentangan itu, dinasti politik masih ada di sebagian sendi kehidupan politik di Indonesia? Selain itu, mengapa sistem pemerintahan yang terbuka saat ini malah membiarkan dinasti berkembang? Untuk membahas ...

Read More »

Democracy Talks – Menilik Praktik Inklusi & Perspektif Gender dalam Parpol

Aksi afirmatif melalui penerapan kuota gender memang berhasil mendorong keterlibatan perempuan dalam partai politik. Namun, apakah persoalan representasi perempuan hanya berhenti di soal kuantitas? Bagaimana praktik keterlibatan perempuan ini berlangsung melalui kacamata yang lebih substantif? Edisi perdana Democracy Talks dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Parpol Inklusif, Relevan dan Responsif menghadirkan Direktur Eksekutif TII, Adinda Tenriangke Muchtar dan Direktur Eksekutif Droupadi, ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.2 – Februari 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli ...

Read More »

Rilis Pernyataan Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Partai Politik yang Inklusif, Relevan, dan Responsif

Awal Februari 2021, dinamika politik nasional kembali menghangat. Pembahasan tentang revisi Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi pemicunya. Sejumlah fraksi yang merupakan representasi partai politik di DPR terbelah ketika membahas wacana revisi tersebut. Namun, dalam perjalanannya, semangat untuk memperbaiki aturan Pemilu harus kandas setelah Pemerintah menolak untuk melakukannya. Fraksi-fraksi di ...

Read More »

3 Kritik terhadap Rencana Kapolri Listyo Sigit Membuat Virtual Police

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengaktifkan virtual police menuai kritik. Virtual police itu dimaksudkan untuk memantau ujaran kebencian di dunia maya. “Jadi nanti, kalau ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial, aplikasi ini akan mengenali dan segera mengirim peringatan kepada pemilik akun,” kata Listyo Sigit dalam wawancara dengan Koran Tempo, Senin, 22 Februari 2021. Namun, sejumlah pihak merasa dengan ...

Read More »

Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Mayoritas Fraksi di DPR Terus Dikritik

Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu. Mayoritas fraksi di DPR yang awalnya berencana merevisi UU Pemilu pada Prolegnas Prioritas 2021 malah berbalik arah dengan sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ...

Read More »