Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Monthly Archives: October 2020

Update Indonesia — Volume XIV, No.10 – Oktober 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Oktober 2020 mengangkat laporan utama mengenai resesi ekonomi yang melanda di berbagai negara dan Indonesia akibat pandemi COVID-19. Pada bulan September 2020, setidaknya sudah ada 18 negara yang masuk ke dalam jurang resesi akibat pandemi COVID-19. Misalnya, di kawasan Asia, ekonomi Singapura mengalami resesi setelah kontraksi dua kuartal berturut. Hal ini juga terjadi di Indonesia, masyarakat cemas ...

Read More »

Dinamika Rumah Tangga dan Bantuan Sosial pada Masa Pandemi

Bantuan sosial (bansos) menjadi topik krusial pada masa pandemi saat ini. Sejak awal April lalu, Pemerintah Pusat dengan aktor-aktor lainnya telah mengemas skema perlindungan sosial ke dalam paket rencana respons penanganan Coronavirus Disease (COVID-19). Sebagian besar program yang telah ada semakin dioptimalkan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di sisi lainnya, program-program baru diluncurkan untuk melengkapi celah ...

Read More »

Yuk, Cuci Tangan Pakai Sabun

JAKARTA – Pandemi corona (Covid-19) yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadi momentum tepat untuk mengampanyekan pentingnya kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Selain bisa menjadi sarana yang paling murah dan sederhana untuk mencegah penyebarluasan virus, kebiasaan CTPS menjadi fondasi penting hidup bersih dan sehat. Pentingnya CPTS kembali digugah bersamaan dengan momentum Hari Cuci Tangan Sedunia pada 15 Oktober 2020. ...

Read More »

Uji materi UU Cipta Kerja ke MK dianggap sia-sia

Pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sia-sia lantaran salah satu norma dalam UU MK yang baru direvisi DPR bersama pemerintah telah dihapus. “Misalkan nanti ada aliansi masyarakat sipil yang melakukan judicial review di MK itu tampak percuma sebenarnya. Meskipun MK sudah memutuskan, tetapi itu tidak menjami akan diperbaiki,” kata peneliti hukum ...

Read More »

Draf UU Ciptaker akan diserahkan ke Jokowi, pakar hukum: Cacat formil

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan draf final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10). “Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB,” ujar Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa ...

Read More »

Cipta Kerja, Korupsi Legislasi dan Cengkraman Oligarki

Setelah sekian lama menuai begitu banyak polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya memperoleh persetujuan untuk disahkan pada 5 Oktober 2020. Mulai dari kalangan buruh, pemerhati lingkungan, akademisi hingga berbagai organisasi masyarakat sipil, langsung meneken petisi dan menggalakkan sikap penolakan yang senafas. Menariknya, tidak sedikit juga pihak yang terlihat memberikan sikap yang berlainan. Seperti menyatakan dukungan dan menyambut ...

Read More »

Sorot Dana Kampanye Pilkada, TII Sebut Paslon Kurang Paham dan Tidak Transparan

JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus menuai sorotan publik. Selain ancaman keselamatan di tengah pandemi COVID-19, hal yang juga tengah dikritisi yakni laporan awal dana kampanye (LADK). Hasil pemantauan yang dilakukan pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), dari laman infopemilu2.kpu.go.id per 1 Oktober 2020, dari 716 pasangan calon (paslon) yang melaporkan, sebanyak 82 pasangan ...

Read More »

Menyoroti Laporan Awal Dana Kampanye pada Pilkada 2020

Dana kampanye merupakan salah satu bagian penting bagi calon kepala daerah dalam rangka mengikuti kontestasi politik. Magnus Ohman (2016), seorang pakar keuangan politik, menyatakan bahwa dana kampanye sangat penting bagi partai politik maupun kandidat yang berkontestasi dalam pemilihan umum. Dana kampanye digunakan untuk menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Oleh sebab itu, dana kampanye sangat penting untuk diatur ...

Read More »

Pengguna Kontrasepsi Menurun, Hamil Tak Direncanakan Meningkat di Pandemi

JAKARTA – Proyeksi kehamilan tak diinginkan (KTD) tak bisa diabaikan. Bahkan di saat pandemi Covid-19, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020 terdapat penurunan angka jumlah pengguna alat kontrasepsi sekitar 40 persen. Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menganggap tutupnya berbagai layanan kesehatan mulai dari posyandu, puskesmas maupun rumah sakit menjadi salah satu pemicu tertundanya ...

Read More »

Nakes Terus Berguguran, Satgas Covid-19 Perlu Prioritaskan Hak Tenaga Medis

JAKARTA – Terus bertambahnya tenaga kesehatan (nakes) terinfeksi hingga gugur akibat Covid-19 menuai keprihatinan publik. Berdasarkan data dari Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI), sebanyak 228 nakes telah gugur hingga Selasa (29/9/2020) lalu. Bila dirinci, terdapat 127 dokter, 9 dokter gigi, dan 92 perawat yang meninggal dunia ...

Read More »